REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kunci pemulihan ekonomi nasional adalah capaian kinerja pada kuartal III 2020. Ekonomi nasional hanya mampu tumbuh 2,97 persen pada kuartal I tahun ini, menyusul dimulainya pandemi Covid-19. Kondisinya memburuk pada kuartal II, dengan angka prediksi pertumbuhan ekonomi di level minus 4,3 persen.
"Semester kedua, terutama di kuartal ketiga, kita harus berani berbuat sesuatu untuk ini diungkit ke atas lagi. Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ," ujar Jokowi di hadapan para gubernur yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7), dikutip dari Sekretariat Kabinet.
Menurut presiden, nasib kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV dan tahun 2021 nanti sangat bergantung pada seberapa kencang laju pemulihan yang terjadi di kuartal III. Bila perekonomian nasional mampu bangkit di kuartal III, ujar Jokowi, maka seterusnya akan membaik.
"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September," kata presiden.
Lantas bagaimana cara memperbaiki pertumbuhan ekonomi di kuartal III?
Satu-satunya harapan bagi Indonesia adalah belanja pemerintah. Jokowi menjelaskan, perekonomian nasional sedang sulit mengandalkan bahan bakar pertumbuhan dari investasi atau kinerja perdagangan yang memang sedang lesu. Mau tak mau, belanja pemerintah menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan.
"Semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem. Kalau ekonomi di provinsi Bapak-Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ," kata Jokowi.
Jokowi menilai, belanja pemerintah yang bisa digenjot mampu ikut mendorong konsumsi rumah tangga yang memang sempat anjlok pada kuartal II 2020. Pada akhirnya, daya beli masyarakat bisa ikut meningkat dan pertumbuhan ekonomi perlahan bisa pulih.
Belanja pemerintah ini tak hanya berasal dari kementerian saja. Namun, pemerintah daerah juga punya andil besar untuk segera mempercepat belanja dari APBD. Bahkan, presiden menyebutkan bahwa uang pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan nasional sebesar Rp 170 triliun.
"Guedhe sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang," katanya.
Presiden pun membacakan satu per satu capaian realisasi APBD oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan 45 persen realisasinya. Menyusul NTB dengan 44 persen, Sumatra Barat dengan 44 persen, Gorontalo dengan 43 persen, dan Kalimantan Selatan dengan 43 persen.
Realisasi APBD terendah terjadi di Sumatra Selatan dengan 16 persen, Sulawesi Tenggara dengan 16 persen, Papua dengan 17 persen, Maluku Utara dengan 17 persen, NTT dengan 21 persen, Maluku dengan 21 persen, dan Kalimantan Barat dengan 22 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
