Kamis 16 Jul 2020 00:45 WIB

Ekonom Wanti-Wanti Waspadai Peningkatan Kemiskinan Lanjutan

Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Kemiskinan (ilustrasi).
Foto: www.freepik.com
Kemiskinan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam menangani persoalan kemiskinan. Pasalnya, angka kemiskinan masih dapat bertambah dan membawa Indonesia pada jurang resesi.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami peningkatan pada bulan Maret 2020 menjadi 9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta orang. Bertambahnya kemiskinan disebut akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menganggu keseimbangan sektor ekonomi.

Baca Juga

Yusuf mengatakan, berdasarkan kajian Core Indonesia, penduduk miskin Indonesia dalam skenario berat bisa tumbuh hingga 30 juta orang. Namun, hasil laporan BPS menunjukkan di bawah itu. Ia menilai, angka kemiskinan tersebut belum mencerminkan sepenuhnya dampak pandemi, sebab Indonesia baru terpapar Covid-19 pada awal Maret 2020.

"Angka yang diambil itu belum menggambarkan penambahan kemiskinan di bulan setelahnya. Padahal kemungkinan ada peningkatan di bulan-bulan setelahnya karena virus corona menyebar di seluruh Indonesia," kata Yusuf kepada Republika.co.id, Rabu (15/7).

BPS sesuai jadwal bakal kembali merilis angka kemiskinan pada September mendatang. Tanpa langkah yang tepat, ledakan angka kemiskinan masih bisa terjadi.

Oleh sebab itu, Yusuf mengatakan, pemerintah harus lebih fokus dalam mengurusi persoalan kemiskinan. Menurutnya, program-program pemerintah untuk jaring pengaman sosial secara tertulis sudah cukup baik. Hanya saja dalam implementasinya perlu diperbaiki. Sebab, anggaran yang berubah-ubah berdampak pada eksekusi di lapangan dan membuat masyarakat menunggu terlalu lama.

"Kesulitan juga terjadi karena data. Apalagi pemerindah daerah hanya sedikit yang memperbarui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di tempat masing-masing," kata dia. 

Selain itu, berbagai insentif pemerintah untuk UMKM yang menampung banyak pekerja sektor informal perlu dipermudah. Sebab, prosedur yang sulit justru mengurungkan niat para pelaku usaha. "Bagi saya yang penting dari itu semua, pemerintah harus mengantisipasi agar jumlah penduduk miskin tidak meledak dalam jumlah besar," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement