REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memantau kesiapan jelang penyaluran bantuan sosial(bansos) tahap kedua di Kota Tasikmalaya. Persiapan itu dilakukan dengan memantau gudang-gudang bulog dan kantor pos yang akan bertugas mendistribusikan bansos kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, kunjungan ke Tasikmalaya ini untuk memastikan penyaluran bansos tahap kedua dari Pemprov Jabar dapat berjalan lancar. Menurut dia, dari peninjauan gudang bulog dan kantor pos, bansos itu telah siap untuk disalurkan. "Untuk Kota Tasikmalaya, (bansos) akan mulai pengepakan hari ini dan besok. Lalu akan disalurkan mulai Jumat (17/7)," kata dia kepada Republika Rabu (15/7).
Pelaksanaan penyaluran bansos dari Pemprov Jabar di Kota Tasikmalaya sedikit lebih lama dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya. Ia menyebut, di Kabupaten Tasikmalaya, bansos dari provinsi sudah disalurkan sejak Senin (13/7).
Menurut dia, sejauh ini belum ada kendala berarti dalam penyaluran bansos tahap kedua. Sebab, kendala-kendala seperti alamat tak jelas, NIK ganda, hingga penerima yang tak sesuai, yang terjadi pada penyaluran bansos tahap pertama telah diverifikasi ulang.
Ihwal adanya permintaan daerah agar bansos seluruhnya dalam bentuk uang tunai, Setiawan mengatakan, bansos dalam bentuk sembako dan uang tunai dipilih Pemprov Jabar sudah melalui berbagai pertimbangan. Menurut dia, pemilihan bansos dalam bentuk sembako dan uang tunai itu didasarkan saran dari sejumlah ahli dan disesuaikan dengan karakteristik warga di Jabar.
"Ini semua dalam rangka pandemi Covid-19, warga harus dapat asupan yang bergizi. Jadi melalui sembako itu, kita pastikan warga mengonsumsi makanan berhizi untuk menjaga imunitas. Kalau semua tunai, kita tidak menjamin itu untuk beli makanan bergizi," kata dia.
Sementara itu, Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengatakan, pada tahap pertama terdapat sekira 35 ribu KK yang menerima bansos dari provinsi. Namun, pada penyaluran bansos tahap kedua terjadi pengurangan menjadi hanya sekira 17 ribu KK yang mendapat bansos dari provinsi.
Menurut dia, pengurangan itu terjadi setelah provinsi melakukan pendataan ulang. Dari total 35 ribu KK yang mendapat bansos, 18 ribu KK di antaranya dianggap tak valid, misalnya data ganda, alamat tak lengkap, atau penerima tak sesuai. "Kita sudah protes minta dikasih kesempatan verifikasi ulang, sehingga kita belum cairkan. Kita tunggu kepastian dulu, tapi provinsi minta dicairkan dulu sebagian," kata dia.
Ivan mengatakan, pihaknya akan mendata ulang sekira 18 ribu KK yang tersisih dari data penerima bansos tahap pertama. Jika benar-benar tidak tepat, tetap akan dicoret dari data. Namun, jika ada warganya yang harus menerina, pihaknya meminta provinsi untuk memberi tambahan kuota penerima. "Ini akan kita usulkan lagi. Jadi bisa disalurkan juga," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
