Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

China: Peringatan AS Atas Isu Xinjiang Buruk Bagi Dunia

Rabu 15 Jul 2020 13:09 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih

Menara penjaga dan pagar kawat berduri mengelilingi fasilitas penahanan di Kunshan Industrial Park, Artux, Xinjiang. Associated Press telah menemukan bahwa pemerintah Cina sedang melaksanakan program pengendalian kelahiran yang ditujukan untuk warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, bahkan ketika sebagian besar penduduk Han di negara itu didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah-langkah tersebut termasuk penahanan di penjara dan kamp, seperti fasilitas ini di Artux, sebagai hukuman karena memiliki terlalu banyak anak.(AP Photo/Ng Han Guan, File)

Menara penjaga dan pagar kawat berduri mengelilingi fasilitas penahanan di Kunshan Industrial Park, Artux, Xinjiang. Associated Press telah menemukan bahwa pemerintah Cina sedang melaksanakan program pengendalian kelahiran yang ditujukan untuk warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, bahkan ketika sebagian besar penduduk Han di negara itu didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah-langkah tersebut termasuk penahanan di penjara dan kamp, seperti fasilitas ini di Artux, sebagai hukuman karena memiliki terlalu banyak anak.(AP Photo/Ng Han Guan, File)

Foto: AP Photo/Ng Han Guan
Ketegangan antara AS dan China kian memburuk di berbagai bidang

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mengatakan akan melindungi perusahaan-perusahaan mereka dari ancaman Amerika Serikat (AS). Sebelumnya Washington mengancam akan memberikan sanksi pada perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Xinjiang.

Peringatan ini disampaikan saat hubungan AS-China kian memburuk. Ketegangan antara dua perekonomian terbesar di dunia itu kian memanas di berbagai isu mulai dari pandemi virus corona, hak asasi manusia, perdagangan, hingga undang-undang keamanan nasional Hong Kong. 

"Ini buruk untuk China, buruk untuk Amerika Serikat, dan buruk untuk seluruh dunia," kata Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan mereka, Rabu (15/7).

Dalam peringatan itu AS menyinggung pelanggaran hak asasi yang dilakukan pemerintahan Partai Komunis terhadap minoritas muslim di kamp-kamp penahanan di Xinjiang. Kementerian Perdagangan China menuduh AS mencampuri urusan internal Negeri Tirai Bambu.

Mereka mengatakan Washington menyalahgunakan komplain tentang hak asasi manusia untuk 'menekan perusahaan-perusahaan China'. Beijing berjanji akan membela kepentingan perusahaan-perusahaan mereka.

"Dengan tegas China meminta AS menghentikan tindakan buruk ini. China akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak sah dan kepentingan perusahaan China," tambah Kementerian Perdagangan China.

Pada peringatan yang disampaikan pada 1 Juli lalu, AS mengatakan perusahaan-perusahaan China yang produknya diproduksi di pabrik kerja paksa di Xinjiang atau memasok teknologi yang mungkin digunakan di kamp-kamp penahanan masyarakat Uighur akan menghadapi 'risiko ekonomi, hukum, dan reputasi'. AS tidak menyebutkan secara spesifik risiko seperti apa yang akan dihadapi perusahaan-perusahaan itu.

Pada Senin lalu China memberlakukan sanksi pada tiga anggota parlemen dan satu duta besar AS. Keputusan ini diambil untuk merespons langkah AS menerapkan sanksi pada pejabat China yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Komisi Eksekutif Kongresional China memberikan sanksi pada Senator Marco Rubio, Senator Ted Cruz, anggota House of Representative Chris Smith, dan Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Sam Brownback. Empat orang itu sangat kritis pada kebijakan-kebijakan Partai Komunis terhadap kelompok minoritas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan langkah AS pekan lalu 'sangat merusak hubungan AS-China'. Ia menambahkan China mempertahankan kedaulatan nasional terhadap apa yang ia sebut intervensi hubungan dalam negeri.

"Respons China selanjutnya akan sejalan dengan perkembangan situasi," kata Hua, Senin (13/7).

Ia tidak mengungkapkan sanksi-sanksi yang diterapkan selain mengatakan sesuai dengan langkah AS. Pemerintah AS melarang warganya untuk melakukan transaksi properti apa pun dengan empat pejabat China dan melarang tiga orang di antaranya masuk AS.

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA