Selasa 14 Jul 2020 21:29 WIB

PHRI Nilai Pemerintah Hanya Fokus ke Destinasi Prioritas

Jika hanya bicara super priorias, destinasi wisata di 34 provinsi sulit pulih.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Fuji Pratiwi
Tamu berada dalam kamarnya di salah satu hotel bintang lima di Banda Aceh, Aceh (ilustrasi). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah tak cuma fokus pada pemulihan destinasi wisata prioritas, tapi destinasi wisata di 34 provinsi.
Foto: ANTARA FOTO
Tamu berada dalam kamarnya di salah satu hotel bintang lima di Banda Aceh, Aceh (ilustrasi). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah tak cuma fokus pada pemulihan destinasi wisata prioritas, tapi destinasi wisata di 34 provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, saat ini pemerintah masih hanya berfokus pada sektor pariwisata di destinasi prioritas. Padahal, seluruh destinasi wisata di Tanah Air turut terdampak Covid-19.

"Di saat pandemi masih bicara destinasi super prioritas. Akhirnya destinasi wisata di 34 provinsi enggak bisa recovery," ujar Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran dalam rapat bersama DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa, (14/7).

Baca Juga

Pemerintah pun, lanjut Maulana, hanya memberikan insentif pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata prioritas. "Masalah utama di Bali, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mereka 6 juta lebih. Kalau wisatawan domestik saja, nggak bisa recovery, mereka butuh wisman," kata dia menjelaskan.

DKI Jakarta juga terlupakan dari insentif pariwisata. Padahal, wisman di ibu kota terbilang banyak. Ia meminta DPR bisa mengarahkan pemerintah agar tidak hanya bicara pemulihan destinasi wisata super prioritas, tapi pariwisata di 34 provinsi.

"Kalau pemerintah fokus ke pembangunannya, saya yakin recovery lebih cepat," kata Maulana. 

Ia menambahkan, kini rata-rata okupansi hotel sebesar 20 persen sebab ada beberapa kamar yang kosong atau tidak digunakan. "Hanya satu sampai dua hotel yang okupansinya sudah 40 sampai 50 persen, itu karena ada kegiatan pemerintah (di sana)," ucap dia.

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menuturkan, destinasi super prioritas merupakan kampanye yang diusung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sebelum ada pandemi. Hanya saja saat pandemi, seharusnya kampanye tidak berlaku, apalagi pembangunan infrastruktur sekarang terus berjalan tanpa kampanye tersebut. 

Ia menilai hal ini merupakan kesalahan pola pikir dan pola penindakan. "Di situ ada diskriminasi padahal sama-sama susah (akibat pandemi), selama ini wilayah yang tidak masuk super prioritas dianaktirikan, sekarang semakin dianaktirikan," kata Andreas pada kesempatan serupa. 

Andreas menegaskan, Komisi X turut merasakan kesulitan para pelaku usaha di sektor pariwisata. "Karena pariwisata dampaknya luas, kita berjuang bersama demi tujuan bersama yakni pemulihan pariwisata," ujar Andreas.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement