Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Pandemi Dapat Sebabkan 132 Juta Orang Kelaparan

Selasa 14 Jul 2020 18:31 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah

Pengungsi Suriah hidup dalam keadaan kumuh dan khawatir terjangkit virus corona. Ilustrasi.

Pengungsi Suriah hidup dalam keadaan kumuh dan khawatir terjangkit virus corona. Ilustrasi.

Foto: Nabil Mounzer/EPA
Negara-negara diminta terapkan kebijakan yang membantu warga peroleh asupan bergizi.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- United Nation's State of Food Security and Nutrition Report 2020 menyebut pandemi Covid-19 dapat menyebabkan 132 juta orang kelaparan. Negara-negara diserukan mengadopsi seperangkat kebijakan guna membantu masyarakat memperoleh makanan yang bergizi dan berkualitas.

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (13/7), PBB mengungkapkan, tahun lalu sebanyak dua miliar orang menderita kerawanan pangan. Sementara 746 juta lainnya menghadapi situasi pangan yang lebih buruk.

Menurut PBB, saat ini jumlah orang yang menghadapi risiko rawan pangan bertambah dengan cepat. Hal itu mengancam target PBB yang ingin memberantas kelaparan global pada 2030.

Amerika Latin dan Karibia adalah yang mengalami peningkatan tercepat terkait kelaparan. PBB mencatat, pada 2014, tingkat kelaparan di dua kawasan tersebut adalah 22,9 persen. Pada 2019, angkanya menjadi 31,7 persen. Kendati demikian Afrika tetap menjadi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan tertinggi.

Sementara itu Program Pangan Dunia (WFP) menyebut 33 juta orang di Asia Selatan dan Tenggara telah didorong ke kerawanan pangan akut sejak Februari 2020.

Oxfam's Food and Climate Justice Campaign Lead for Asia Siddharth Sreenivas mengatakan sistem Asia akan membutuhkan perbaikan mendasar guna menghadapi gempuran tantangan pandemi Covid-19.  "Sementara banyak yang memperkirakan Asia berada di garis depan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses kebangkitan, itu juga menyoroti masalah sistemik yang meliputi sistem produksi dan distribusi makanan yang sangat cacat, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan masalah ketimpangan ekstrem yang tidak tertangani dengan sistem saat ini," ujar Siddharth, dikutip laman Aljazirah.

Di tengah pandemi seperti saat ini, PBB menyerukan negara-negara menerapkan kebijakan dan investasi dalam program-program yang memastikan semua orang dapat membeli makanan sehat.

Kebijakan seperti perpajakan langsung dan tidak langsung yang membidik makanan serta produksi pertanian harus dihindari. Sebab menurut PBB hal itu cenderung berdampak buruk pada produksi makanan bergizi dan bahan pokok.

PBB juga mendesak negara-negara, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk meninjau kembali subsidi di sektor pangan dan pertanian. Ia menyebut kebijakan seperti program dana tunai, pemberian makanan di sekolah, dan subsidi makanan bergizi sangat penting di tengah pandemi Covid-19.

Laporan United Nation's State of Food Security and Nutrition 2020 disusun Organisasi Pangan dan Pertanian, Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian, WFP, Unicef ​​dan Organisasi Kesehatan Dunia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA

 
 
 

TERPOPULER

Kamis , 01 Jan 1970, 07:00 WIB