REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China segera merespons komentar Amerika Serikat (AS) yang menyatakan, bahwa tindakan Beijing di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan adalah tidak sah. Beijing mendesak AS untuk berhenti mengobarkan perpecahan antara China dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Juru bicara Kedutaan Besar China di AS mengatakan, pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bermaksud untuk menabur perselisihan antara China dan negara pesisir lainnya di wilayah tersebut.
"Kami menyarankan pihak AS untuk sungguh-sungguh menghormati komitmennya untuk tidak memihak pada masalah kedaulatan wilayah, menghormati upaya negara-negara kawasan untuk Laut Cina Selatan yang damai dan stabil serta menghentikan upayanya untuk mengganggu dan menyabot perdamaian dan stabilitas regional," ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Cina seperti dikutip laman South China Morning Post, Selasa (14/7).
AS memang tidak memiliki klaim di wilayah tersebut. Namun Paman Sam secara resmi mengatakan menentang serangkaian klaim Cina terhadap perairan yang disebut Beijing sebagai sembilan garis putus-putus atau sering disebut nine-dash line. Wilayah ini mencakup sekitar 85 persen dari Laut Cina Selatan.
Penolakan AS berdasarkan putusan arbitrase tahun 2016. Pemerintahan Obama kala itu menyambut baik tetapi tidak secara resmi mendukung putusan tersebut. Putusan itu memenangkan Filipina dan memutuskan bahwa klaim sembilan garis China dan klaim hak historis yang menyertainya tidak memiliki keabsahan di bawah hukum internasional.
Sementara Pompeo tidak secara khusus mengatakan Washington memihak dalam sengketa kedaulatan. Dia jelas menolak klaim Cina, termasuk di wilayah Mischief Reef, Second Thomas Shoal, James Shoal, Vanguard Bank atau pun Natuna. Pompeo menilai klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan adalah sesuatu yang benar-benar melanggar hukum.
Pernyataan Pompeo menambah semakin banyak konfrontasi yang semakin intensif antara China dan AS. Kedua negara berselisih dari mulai perdagangan, Covid-19, hak asasi manusia di Xinjiang dan hukum keamanan nasional di Hong Kong.
Awal bulan ini, AS mengirim dua kapal induk, USS Ronald Reagan dan USS Nimitz, dan empat kapal perang lainnya ke Laut Cina Selatan untuk "latihan". Sementara Cina mengadakan latihan sendiri di sekitar Kepulauan Paracel di perairan sensitif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
