REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan publik secara digital kepada masyarakat. Salah satunya lewat program pelatihan dengan Kartu Pra Kerja. Direktur Operasi Kartu Pra Kerja Hengki Sihombing mengatakan, pelayanan publik secara digital lewat Pra Kerja sudah mencapai 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Selama ini ada anggapan, warga yang tinggal di Indonesia Timur ada masalah dengan koneksi internet. Namun, berdasarkan data yang kami punya, pendaftar Kartu Pra Kerja itu berasal dari semua 514 kabupaten/kota. Ini merupakan langkah awal pemerintah untuk memberikan pelayanan ke seluruh Indonesia,” ujar Hengki dalam acara webinar Disrupsi Digital untuk Pelayanan Publik yang diselenggarakan Katadata, Selasa (14/7).
Hengki menambahkan, Kartu Pra Kerja merupakan sebuah inovasi dari bentuk pelayanan publik digital yang disiapkan pemerintah. Apabila masih ada sejumlah kendala, Hengki menilai hal itu suatu hal yang wajar. Itu marena, sebuah inovasi memerlukan waktu.
“Saya pikir tak ada satu inovasi pun yang bisa langsung melayani seluruh masyarakat Indonesia secara serentak. Semuanya perlu waktu. Data yang menyebutkan pendaftar pra kerja berasal dari 514 kabupaten kota merupakan sebuah langkah awal dari pelayan publik dengan platform digital yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat,” jelas Hengki.
Hengki menambahkan, Kartu Pra Kerja bekerja sama dengan delapan platform digital partner. Kata Hengki, delapan platform digital partner ini yang membantu proses pemilihan lembaga pelatihan yang tepat untuk menjadi bagian dari Kartu Pra Kerja.
“Jadi, delapan platforn digital yang menjadi partner Kartu Pra Kerja itu mempertaruhkan reputasi mereka apabila memilih lembaga pelatihan yang tidak valid atau fiktif,” ujar Hengki.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan ekosistem digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu caranya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Dwi Anggono mengatakan, saat ini infrastuktur digital masih belum merata di seluruh Indonesia.
“Dari data yang ada di Kominfo, 12.548 desa di seluruh Indonesia belum bisa akses internet 4G. Ini menjadi tantangan sendiri. Karena itu, Kominfo sesuai arahan Presiden diberi target untuk memastikan seluruh desa bisa terkoneksi internet 4G ppada 2022. Jadi, dua tahun lagi seluruh desa di Indonesia sudah terhubung sinyal 4G,” kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
