REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington menolak klaim-klaim China atas sumber daya di lepas pantai Laut Cina Selatan. Langkah itu tampaknya akan semakin memperburuk hubungan dua perekonomian terbesar di dunia itu.
Pompeo mengatakan ambisi China untuk mengklaim Laut China Selatan tidak memiliki basis hukum. Ia menambahkan selama bertahun-tahun mereka menggunakan intimidasi terhadap negara-negara Asia Tenggara.
"Kami menegaskan: klaim-klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan melanggar hukum sepenuhnya, seperti melakukan perundungan untuk mengendalikannya," kata Pompeo, Selasa (14/7).
Sudah sejak lama AS menentang klaim-klaim China di Laut China Selatan. Washington kerap mengirim kapal tempur ke perairan yang strategis tersebut untuk menunjukkan kebebasan navigasi di sana.
"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kekaisaran maritim," kata Pompeo.
Pengamat kawasan mengatakan sangat penting untuk melihat apakah negara-negara yang juga mengklaim Laut China Selatan mengadopsi sikap AS atau tidak. Selain itu, apakah Washington akan menegaskan posisinya untuk mencegah Beijing memperkuat klaim-klaimnya.
Dalam beberapa bulan terakhir hubungan China-AS kian memburuk. Ketegangan dipicu sejumlah isu mulai dari pandemi virus korona, undang-undang keamanan Hong Kong dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat muslim minoritas Uighur di Xinjiang.
China mengklaim 90 persen potensi sumber daya di Laut China Selatan. Tapi Brunei, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim perairan tersebut. Beijing membangun pangkalan militer di kawasan tersebut.
Beijing selalu mengacu pada apa yang mereka sebut sebagai sembilan garis putus-putus. Garis-garis putus ini muncul di peta Dinasti Qing dari Zaman Kekaisaran China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
