Wednesday, 15 Zulhijjah 1441 / 05 August 2020

Wednesday, 15 Zulhijjah 1441 / 05 August 2020

Kepala BKPM Bahlil: Aturan Kita Sengaja Dibuat Kalah

Selasa 14 Jul 2020 04:15 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Bahli menyinggung soal perizinan yang membuat investasi dipersulit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengkaji penyebab Indonesia kalah bersaing dalam menarik investasi. Ia menyebut aturan di Indonesia nampak sengaja dibuat agar kalah bersaing dengan negara-negara lain, termasuk Vietnam yang kini naik daun sebagai tujuan investasi.

"Saya mengkaji kenapa sampai kita kok kalah dengan Vietnam, Thailand, Singapura? Setelah saya melihat bahwa memang aturan kita ini dibuat sengaja untuk kalah," katanya dalam peluncuran buku "Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional" di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan salah satu contohnya yakni perizinan usaha di Online Single Submission (OSS). Meski dalam tiga jam pendaftar sudah bisa langsung mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB), namun NIB itu tidak bisa langsung digunakan untuk langsung memulai usaha.

"Dia (pengusaha) harus urus izin-izin lagi, dapat notifikasi dari kementerian/lembaga. Dari situ kemudian tawaf (keliling) sampai dua, tiga tahun belum selesai," katanya.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil menyebut proses tersebut sangat merugikan. Ia pun mengatakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika proses tersebut terus berlangsung, Indonesia tidak akan bisa jadi tujuan investasi.

Akhirnya Presiden Jokowi pun mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Melalui Inpres tersebut, kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi didelegasikan langsung kepada Kepala BKPM.

Inpres tersebut juga memerintahkan sebanyak 22 kementerian/lembaga yang punya kewenangan perizinan untuk menempatkan perwakilannya di BKPM. Saat ini pengurusan insentif fiskal pun sudah bisa dilakukan langsung oleh BKPM.
"Sekarang 22 kementerian/lembaga izinnya sudah di BKPM," kata Bahlil.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA