REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik Direktorat Jenderal Imigrasi yang terkesan membiarkan buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. Ia meminta agar pihak Dirjen Imigrasi tak ikut terlibat dalam kasus ini.
"Jika tak ada penjelasan, publik akan berimajinasi, berpendapat. Yang perlu bapak jelaskan itu masuk melalui apa, itu lebih bagus, daripada ikut main cilukba," ujar Benny dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi, Senin (13/7).
Semula, Benny menilai, Djoko masuk ke Indonesia lewat jalur-jalur tikus di perbatasan. Namun, melihat dokumen-dokumen yang ada, ia justru menuding negara seakan memberi jalan masuk buron tersebut.
"Dokumen menunjukkan masuk tidak lewat jalan tikus, ini menunjukkan pemerintah memberikan jalan masuk, lewat jalan tol, memberi karpet merah," ujar Benny.
Ia menilai, adanya skenario dari sejumlah pihak dalam memuluskan Djoko untuk masuk ke Indonesia dan mendapatkan KTP elektronik. Padahal, seorang buron seharusnya kesulitan mendapatkan dua barang tersebut.
"Ini menunjukkan adalah skenario, untuk menyesatkan publik. Tapi, kita yang lebih mendalami kasus ini nampak sekali ini adalah permainan, sandiwara," ujar Benny.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya juga menyatakan, Djoko Tjandra sudah tidak masuk dalam red notice di Intepol. Sehingga, kata dia, seandainya Djoko masuk melalui jalur resmi pun tak bisa dihalangi langsung oleh keimigrasian.
Terkait Djoko Tjandra ini, kata Yasonna, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung pun membentuk tim untuk meneliti segala kemungkinan, seperti pengubahan nama maupun kemungkinan lainnya. "Kita tidak tahu bisa saja orang ambil paspor di Bangkok sana kan," ujar Yasonna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
