REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubenur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan Wali Kota Bandung, Oded M Danial terkait klaster Secapa AD dengan ribuan kasus positif Covid-19. Pertemuan, digelar di Gedung Pakuan, Jumat (10/7).
"Selanjutnya kami sudah sepakat dengan Pak Wali, pertama adalah pengetesan lingkungan sekitar itu wajib hukumnya bukan pilihan, nggak boleh nolak ya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan.
Menurut Emil, saat rapid test di Sukabumi dulu, informasinya bocor juga ke wilayah sekitarnya. Sehingga, untuk mencegah hal itu terjadi, rapid test akan dilakukan oleh Wali Kota Bandung secepatnya.
"Kedua saya sarankan kawasan di Hegarmanah dan sekitarnya dilakukan PSBM secara ketat, yaitu pembatasan sosial berskala mikro," katanya.
Jadi, kata dia, jalan-jalan masuk akan ditutup. Nanti yang boleh masuk hanya penghuni. "Kalau yang kira-kira sekunder tersier kegiatan itu saya titip ke Pak wali untuk 14 Hari di tutup dulu ya untuk memastikan tidak ada kebocoran," katanya.
Kemudian, kata dia, yang ketiga kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa pengelolaan pandemi klaster di Secapa AD akan dikelola secara mandiri oleh TNI AD. Sehingga, pihaknya hanya mengerjakan di luar kompleks.
"Tracing kepada keluarganya testing kepada kontak di luar itu, tanggung jawab dari gugus tugas. Khususnya Bandung dan Provinsi," katanya.
Kemudian, kata dia, ia juga sudah lapor ke Panglima TNI bahwa puluhan sekolah-sekolah vertikal itu akan di tes massal untuk memastikan kepastian bahwa hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. "Saya juga lapor ke Pak Doni Monardo dan sudah disepakati," katanya.
Hal inilah, kata dia, pola yang menjadi kewaspadaan pihaknya. Setiap ada kejadian, Pemprov Jabar selalu membuat pola. "Contohnya pasar dulu pasar nggak dites terhadap pola intensifkan dulu terminal tidak tidak setelah ada kecurigaan kita tes. Jadi kan pola kejadian kita konsistens," katanya.
Menurut Emil, begitu ada kasus, ia langsung bermusyawarah dengan Wali
Kota Bandung yang terkait kejadian luar biasa. Kasus ini, terjadi di intitusi kenegaraana yang memang sangat luar biasa yang disebut sebagai anomali.
Jadi, kata dia, bukan sebuah pola yang dipetakan secara rutin oleh Pemprov Jabar. Karena bukan pola, maka setelah nanti dilaporkan pasti kasus hari-hari berikutnya akan kembali ke yang lama kembali dibawah 100 lagi sesuai keterkendalian penyebaran Covid-19 sebelumnya.
"Nah tindakan cepat yang kami siapkan, kita menyadari ya dengan kerendahan hati bahwa ini adalah dinamika yang kadang-kadang kita siap ya mengantisipasi. Kadang-kadang juga kita tidak paham," katanya.
Namun, kata dia, satu hal yang harus dipahami Jawa Barat hidup penuh dengan institusi pendidikan vertikal yang tidak dikelola oleh kota/kabupaten, tidak dikelola oleh provinsi tapi langsung pengelolaannya dari pusat. Di mana, murid-murid atau siswa-siswanya datang dari seluruh Indonesia.
"Nah maka dalam situasi Covid-19 ini kedatangan siswa-siswa dari seluruh Indonesia di institusi vertikal sering kali harus diwaspadai. Oleh karena itu, kami mohon maaf ya, jika Kejadian ini memang menjadi sumber dari lonjakan yang luar biasa," paparnya.
Terkait pariwisata, menurut Emil, ia juga akan lebih waspada. Karena, sekarang ternyata masuk ke asrama seperti itu. "Mudah-mudahan kita doakan Jawa Barat kembali terkendali seperti yang sehari-hari sebelumnya yah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
