REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat penanganan Covid-19 di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7) lalu menilai penerapan protokol kesehatan masih rendah. Karena itu, ia meminta perlunya upaya masif agar protokol kesehatan benar-benar dilakukan masyarakat.
Ia juga meminta agar kegiatan ekonomi yang dibolehkan buka harus memenuhi syarat protokol kesehatan.
"Jangan boleh buka dulu, kayak pasar, mall jangan diberikan izin, kecuali dia bisa menetapkan standar protokol kesehatan," ujar Ma'ruf saat memberi arahan di depan Gubernur Jawa Barat, Walikota Sukabumi dan jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Karena itu, Ma'ruf menilai perlunya standar protokol kesehatan dalam pembukaan kegiatan ekonomi termasuk sektor pariwisata. Sebab, pusat kegiatan ekonomi itu rawan terjadi penularan virus Covid-19.
"Ada ukuran untuk menghindari penularan, yang diamati sekarang ini kan penularan terjadi di tempat itu, pasar, tempat wisata, saya liat juga td di jalan di pasar banyak yang nggak pakai masker, yang pakai masker sedikit," kata Ma'ruf.
Karena itu, di samping upaya pemeriksaan secara massif dan pelayanan kesehatan, diperlukan juga kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Ini tidak mudah, karena itu harus melibatkan semua stakeholder, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan ulama, kemudian di Jawa Barat ulama ormas dilibatkan itu penting," katanya.
Selain itu, ia menilai perlunya inovasi, kolaborasi dan komunikasi dalam penanganan Covid-19. Inovasi, ungkap Ma'ruf, penting agar penanganan tidak monoton.
"Harus banyak jurusnya, perlu ada inovasi dan kolaborasi dan komunikasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
