REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan merespons ditunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengurusi lumbung pangan nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai kewenangan terkait lumbung pangan seharusnya diserahkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan).
"Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi," kata Daniel kepada Republika, Kamis (9/7).
Ia memandang Prabowo tidak bisa bekerja sendiri dalam mengurusi lumbung pangan nasional. Karena itu, ia menganggap Prabowo secara otomatis perlu melibatkan Kementan.
"Iya karena menteri terkait kan Kementan, banyak kesangkut kebijakan yang beririsan dengan Kementan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kendati demikian, ia memandang arahan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Prabowo di sektor pangan. Hal tersebut mengingat Prabowo kerap berbicara mengenai kedaulatan pangan.
"Kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan, yah, kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya," ungkapnya.
Sebelumnya Juru Bicara Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Kemenhan untuk memperkuat sektor pangan di Indonesia. Salah satunya dengan memperkuat food estate.
Menurut dia, food estate akan menjadi sebuah cadangan logistik strategis milik bangsa yang akan dikelola langsung oleh prajurit TNI. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, bersama Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk meninjau lokasi yang rencananya dijadikan sebagai food estate hari ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
