REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah mengubah agenda internasional yang didorong oleh PBB untuk menjadikan 2020 sebagai Dasawarsa Aksi untuk Mencapai SDG. Pandemi Covid-19 mempengaruhi semua segmen populasi khususnya merugikan anggota kelompok sosial yang paling rentan, termasuk orang yang hidup dalam situasi kemiskinan, orang lanjut usia, penyandang cacat, pemuda, dan indigenous people (UN, 2020).
Jika tidak ditangani dengan tepat melalui kebijakan, krisis sosial yang diciptakan oleh pandemi Covid-19 dapat meningkatkan ketidaksetaraan, pengecualian, diskriminasi, dan pengangguran global dalam jangka menengah dan panjang. Pandemi Covid-19 seyogyanya menjadi momentum yang menyadarkan semua pihak akan pentingnya ambisi dan urgensi untuk mencapai target-target SDG pada masa kenormalan baru demi kepentingan bersama umat manusia ke depan.
Untuk menggunakan momentum pandemi Covid-19 demi meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya ambisi dan urgensi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di era new normal, Indonesia Business Council for Sustainable Development IBCSD) menggelar Webinar bertema “No One Left Behind, Private Sector and Government Synergy for Social Welfare”.
“Di Indonesia, SDGs sendiri sudah merupakan agenda nasional sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Prinsip SDGs dengan leaving no one behind juga telah banyak didengungkan. Leaving no one behind sendiri maksudnya adalah mendorong kesetaraan dan non-diskriminasi atau tepatnya mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik, dari semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi atau lainnya," ujar Sihol Aritonang selaku Chairman IBCSD dalam rilisnya, Kamis (9/7).
Untuk mencapai SDG dengan berpegang pada prinsip “No One Left Behind”, sektor bisnis mempunyai peran yang sangat penting, kendati sebenarnya mereka juga menjadi pihak yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Kepemimpinan dan aksi kolektif sektor bisnis sangat dibutuhkan karena mereka tetap menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sektor bisnis mempunyai kemampuan untuk mencari solusi melalui teknologi, inovasi dan investasi. Sektor bisnis juga dapat berperan untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan dan sosial melalui rantai nilai dan rantai pasok operasi bisnis mereka.
Kolaborasi antara bisnis dan pemerintah, menurut Menteri Sosial Juliari Batubara, dapat dilakukan melalui dukungan terhadap strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan dukungan pada implementasi program Bantuan Stimulan Untuk Usaha yang dapat di akses oleh masyarakat. Di antaranya KUBe dan Kewirausahaan Sosial maupun skema pendanaan lainnya untuk Pengembangan Usaha seperti Pusat Investasi Pemerintah, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro, PNM Mekaar dan sebagainya.
“Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial secara nontunai melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran program bantuan sosial dilaksanakan secara nontunai, begitupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Potensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,” kata Juliari Batubara.
Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh sektor swasta. Contoh, pada bisnis di sektor keuangan, perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dapat memainkan peranan yang penting.
Dalam kaitannya dengan pandemi, program-program menabung yang didorongkan oleh perbankan, yang bertujuan untuk mendorong perilaku menabung juga akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam menghadapi tekanan sosial ekonomi di masa pandemi. Salah satunya seperti Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah milik Bank Negara Indonesia (BNI).
Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah ini, merupakan kelanjutan dari pilot project yang telah berlangsung sejak tahun 2018 di kota administratif Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hingga September 2019, gerakan ini sudah diikuti lebih dari 150 ribu siswa serta 5.000 warga dan pasukan orange, lebih dari 200 bank sampah dengan total dana hasil penjualan yang telah dihimpun mencapai lebih dari Rp 3 miliar.
Selain paparan tentang program Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah oleh VP Consumer Finding BNI Rizwan Nazaruddin, webinar ini juga diisi oleh beberapa pembicara lain seperti: Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN / Bappenas; Ageng Herianto, Deputi Direktur FAO Indonesia; serta Glenn Pardede, Presiden Direktur PT East West Seed Indonesia (Cap Panah Merah). Dua orang penanggap juga dihadirkan, yaitu Prof. Bambang Shergi Laksmono, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia; serta petani muda Cecep Saepul Milah.
Rangkaian webinar IBCSD untuk pencapaian SDG di era new normal yang dimulai pada bulan Juni lalu masih akan berlangsung hingga Agustus. Rencananya akan ada webinar untuk membahas pencapaian SDG di era new normal khusus pilar ekonomi dan pilar lingkungan pada 30 Juli dan 13 Agustus mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
