REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komnas Haji Umrah mengusulkan pemerintah membantu pengusaha di sektor umroh dan haji khusus. Pengusaha biro perjalanan wisata (BPW) dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggara Ibadah haji khusus (PIHK) merupakan sektor yang terdampak Covid-19.
Ketua Umum Kesatuan Travel Umrah Haji Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba nampaknya tidak menerima begitu saja saran Komnas Haji itu sebelum ada kajian bersama. Kajian itu perlu untuk mengetahui bantuan apa yang pantas jika nantinya pemerintah setuju memberikan bantuan kepada usaha di sektor usaha ini.
"Saatnya kita melakukan kajian untuk menentukan bantuan seperti apa yang perlu diberikan," kata Asrul saat bebincang dengan Republika.co.id, Kamis (9/7).
Asrul mengatakan pihaknya bersama asosiasi lain terus membahas stimulus apa yang ideal diberikan kepada pengusaha di sektor ini. Karena sudah berbulan-bulan sektor ini tak menjalankan usahanya karena pandemi Covid-19.
"Di forum lintas asosiasi SATHU juga secara serius masih terus dibicarakan, stimulus apa yang layak diberikan kepada anggota," katanya.
Asrul mengatakan, memang secara umum kondisi BPW termasuk PPIU sekitar empat bulan ini sudah tidak ada kegiatan. Kondisi seperti ini membuat para perusahaan keteteran menggaji para pegawai. "Hal tersebut tentu sangat berdampak terhadap kemampuan finansial perusahaan," katanya.
Menurut dia banyak perusahaan yang sudah mulai merumahkan pegawainya. Akan tetapi hal itu bukan semata-mata karena tidak mampu membayar gaji, tetapi juga dipengaruhi karena memang tidak ada kegiatan. "Termasuk juga untuk mewaspadai penularan Covid-19," katanya.
Kata dia, seandainya umroh juga dibuka, belum tentu pasar umroh akan kembali seperti semula. Hal tersebut karena Covid-19 belum bersih dari bumi sehingga masih jadi ancaman semua umat manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
