REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gerak Jabar) mendesak aparat berwenang mengusut para konseptor Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sebab, apa yang dilakukan para konseptor melalui RUU tersebut sangat jelas ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila.
"Siapa yang mengubah Pancasila sebagai dasar negara sama saja dengan tindakan makar karena ingin mengubah bentuk negara," kata Ketua Gerak Jabar, Ustad M Roinul Balad kepada para wartawan di Aula Masjid Al Fajr Jl Cijagra, Kota Bandung, Rabu (8/6).
Pancasila, kata Roinul, adalah dasar negara hasil konsensus founding father dan para ulama yang telah melalui diskusi panjang serta sudah final. Konteks untuk saat ini, kata dia, tidak relevan lagi untuk memperdebatkan apalagi merubah dasar negara tersebut.
"Mengubah dasar negara adalah tindakan makar. Dasar negara Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia.
Dikatakan Roinul, upaya mengubah dasar negara melalui RUU HIP sangat terstruktur, sistematis, dan masif, serta terbuka melalui parlemen. Berbagai forum diskusi dan gelombang aksi telah dilakukan untuk menolak RUU HIP. Sampai saat ini, kata dia, RUU tersebut belum ditarik dari Prolegnas. Sampai saat ini, kata dia, parlemen dinilai masih lemah dan sulit diharapkan.
"Solusi terbaik adalah kekuatan parlemen jalanan dan poeple power," kata dia menandaskan. Karena itu, Gerak Jabar mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menolak RUU tersebut.
Dia mengatakan, sebagai bentuk aksi penolakan atas RUU tersebut Gerak Jabar akan melakukan aksi unjukrasa besar-besaran pada Jumat (10/6) di Gedung Sate Bandung. "Kami akan turun ke jalan dengan ribuan masa. Kami menolak keras RUU HIP karena akan merubah Pancasila," kata dia.
Menurut Roinul, Gerak Jabar yang merupakan gabungan lebih dari 50 ormas Islam, ormas nasionalis, harakoh, OKP, LSM, serta komunitas secara konstitusi telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif (gubernur dan walikota), serta pemangku kebijakan di Jabar sampaikan ke pemerintah pusat.
Jika aspirasi tersebut tak didengar, imbuh dia, Gerak akan turun ke jalan dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku." Kami akan aksi dengan mengikuti aturan yang ada," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
