Rabu 08 Jul 2020 20:33 WIB

Undang Investor, Kemenperin Siapkan Kawasan Industri

Kawasan industri yang dikelola BUMN siap menampung relokasi dari China.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tiga kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri), Bupati Batang Wihaji (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau kesiapan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare yang terintegrasi dengan jalan tol, stasiun, pelabuhan, dengan terdapat beberapa investor diantaranya dari negara Tiongkok, China, Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/hp.
Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tiga kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri), Bupati Batang Wihaji (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau kesiapan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare yang terintegrasi dengan jalan tol, stasiun, pelabuhan, dengan terdapat beberapa investor diantaranya dari negara Tiongkok, China, Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/hp.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus menyiapkan sejumlah Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan dilengkapi infrastruktur penunjang kegiatan bisnis baru. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah mengusulkan pembangunan sebanyak 27 kawasan industri baru.

“Saat ini, tersedia sekitar 12.500 hektare lahan kawasan industri yang siap ditawarkan ke investor. Mereka bisa masuk ke lokasi mana pun. Kami siap memfasilitasi karena mereka juga punya komunitas dan pertimbangan sendiri demi mendukung rantai suplainya,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Rabu, (8/7).

Baca Juga

Ia menyampaikan, kementerian sedang memetakan kawasan industri yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar siap menampung relokasi dari China. Termasuk KIT Batang yang lahannya dikelola PT Perkebunan Nusantara III.

“Status tanah yang ditawarkan di kawasan milik BUMN adalah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan dengan Hak Pengelolaan (HPL),” tuturnya.

Doddy juga mengemukakan, kawasan industri di sepanjang pantai utara Jawa dinilai punya daya tarik untuk ditawarkan kepada investor potensial karena unggul dari segi kecepatan bongkar-muat ekspor-impor.

“Secara umum relokasi bisa diarahkan ke seluruh kawasan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi, dua wilayah itu masuk rencana percepatan pembangunan ekonomi yang diperkuat Peraturan Presiden Nomor 79 dan Nomor 80 Tahun 2019,” jelasnya.

Salah satu area yang sedang diakselerasi pembangunannya, kata dia, yaitu KIT Batang dengan luas lahan hingga 4.368 hektare. Kawasan itu gencar ditawarkan kepada pada investor yang berencana merelokasi pabrik dari China dan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Investasi yang akan masuk ke KIT Batang pada tahap pertama diperkirakan mencapai 850 juta dolar AS dan berpotensi menyerap 30 ribu tenaga kerja. Pengembangan KIT Batang diprioritaskan sebagai upaya bersaing dengan kawasan industri di negara sekitar Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia.

Selain KIT Batang, lima pengembangan KIT lainnya telah diusulkan masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2020 sampai 2024. Kelima proyek tersebut yakni Kawasan Industri Brebes di Jawa Tengah, Kawasan Industri Takalar di Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Tanjung Enim di Sumatera Selatan, serta dua area industri potensial di Maluku Utara, yaitu Teluk Weda dan Pulau Obi.

Kelima kawasan tersebut dinilai memenuhi persyaratan ketat PSN, baik dari aspek tata ruang kesesuaian dengan RPJMN pemerintah pusat, adanya dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, proyeksi lancar saat pembangunan, hingga kewajiban sudah masuk tahap konstruksi paling lambat pada 2024. Sementara, usul pengembangan KIT Batang di Jawa Tengah pun hampir dipastikan masuk PSN karena sesuai  kebutuhan pemerintah.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengakui, pusat industri di Pulau Jawa lebih menarik perhatian investor ketimbang daerah lain karena infrastrukturnya lebih siap. Dari total 96 kawasan industri yang terdata oleh HKI, lebih dari separuhnya berada di Pulau Jawa.

“Lokasi terbanyak berada di Jawa Barat, mencapai 27 area. Hanya saja secara nasional, ada 70 pengelola kawasan dalam lingkup HKI yang siap menampung relokasi industri,” ujarnya.

Sanny menambahkan, kawasan industri yang sudah menjadi prioritas pemerintah sebaiknya dilengkapi konsep tambahan demi menarik investor potensial, seperti pembangunan hunian dan transportasi. “Sehingga akan ada penurunan biaya operasional, misalnya tidak perlu ada antar-jemput karyawan,” tutur Sanny.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement