REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur (Jatim) mampu menekan kasus dalam dua pekan, akan berakhir pada Kamis (9/7). Gugus Tugas menilai, target itu tidak realistis untuk dipenuhi.
Tambahan pasien positif Covid-19 secara harian di Jatim masih tinggi, bahkan teratas secara nasional. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jatim, Joni Wahyuhadi, pun pesimistis angka kasus Covid-19 di Jatim bisa turun dalam sepekan ke depan.
Joni mengaku kesulitan menekan kasus Covid-19, khususnya di Surabaya. Mengingat masih banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan.
"Kita lihat dua pekan terakhir jalanan masih ramai, banyak juga anak-anak muda bergerombol. Kalau ngomong kasus sulit bisa turun," kata Joni, di Surabaya, Rabu (8/7).
Joni menilai target Jokowi untuk menekan kasus Covid-19 di Jatim hanya dalam waktu dua pekan tidak realistis. Menurut Joni, yang lebih realistis untuk dibebankan adalah target menekan angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan.
"Target kami yang bisa ditekan angka kematian, yang bisa dinaikkan adalah angka kesembuhan, kalau kasus sulit dikendalikan," ujar Joni.
Joni mengakatan, kunci untuk menekan kasus Covid-19 di Jatim berada di Surabaya Raya, khususnya di Kota Surabaya. Ia menyebut Surabaya Raya menyumbang 82,1 persen kasus Covid-19 di Jatim, dan 50 persen di antaranya berasal dari Surabaya.
"Masalahnya Jatim itu ada di Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo). Kita lihat Surabaya Raya ini 82,1 persen semua masalah yang ada di Jatim," ujarnya.
Joni menyayangkan, tingginya kasus Covid-19 di Surabaya Raya tidak disertai Perwali dan Perbup yang tegas. Sehingga, banyak masyarakat tidak disiplin, bahkan mengabaikan protokol kesehatan. Artinya, tidak ada efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
"Maka itu perlu peraturan daerah. Sehingga walaupun tidak PSBB, tapi peraturannya bisa dibuat lebih tegas lagi,” kata Joni.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menaruh perhatian khusus terhadap kesehatan serta keselamatan ibu hamil dan bayinya di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan melakukan deteksi dini dan pemetaan untuk menentukan Rumah Sakit (RS) rujukan bagi ibu hamil. Itu tak lain karena kondisi ibu hamil yang dinilai sangat rentan tertular berbagai virus, termasuk virus corona.
“Jadi nanti Puskesmas bertanggung jawab terhadap pemeriksaan awal bumil. Kalau dia risiko tinggi, maka untuk selanjutnya dia harus melakukan pemeriksaan kehamilan ke rumah sakit. Jadi itu yang dimaksud agar Bumil dengan risiko tinggi melakukan pemeriksaan di rumah sakit,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Rabu (8/7).
Selain melakukan deteksi dini kondisi kesehatan, Pemkot Surabaya juga mewajibkan rapid test kepada setiap ibu hamil. Jika hasil pemeriksaan rapid test reaktif, maka harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU), baik itu dengan risiko tinggi maupun rendah. Sebab, untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) saat ini belum tersedia ruangan bertekanan negatif.
”Namun bagi bumil yang hasil pemeriksaan rapid test non reaktif, itu kita rujuk ke RSIA. Jadi sebelumnya kita seleksi betul di Puskesmas,” ujar Febria.
Dua pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Surabaya untuk bertemu langsung dengan Gubernur dan jajaran Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur. Presiden pun memberi waktu dua pekan bagi Jawa Timur untuk menekan angka penularan Covid-19.
“Saya berhadap dua minggu kasus di Jatim menurun sehingga bisa masuk ke tatanan normal baru dan masyarakat beraktivitas seperti biasa,” kata Presiden, Kamis (25/6).
Pada hari ini, Rabu (8/7), rekor penambahan kasus positif Covid-19 kembali terjadi dengan 1.853 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus terbanyak sebelumnya sempat tercatat pada Kamis (2/7) dengan 1.624 kasus positif baru. Per hari ini, total konfirmasi kasus positif Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 68.079 orang.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, tambahan kasus baru hari ini didapat dari pemeriksaan terhadap 22.183 spesimen selama satu hari terakhir. Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan tambahan kasus tertinggi yakni 366 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
