REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Inggris mengatakan perusahaan teknologi asal China Huawei harus memenuhi syarat agar dapat terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur 5G. Hal ini disampaikan setelah perusahaan itu dilarang terlibat dalam proyek jaringan 5G.
Menanggapi hal tersebut, Vice President Huawei Victor Zhang mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan para pelanggan untuk mengatasi batasan yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, Inggris bisa menjaga posisi kepemimpinannya saat ini dalam penerapan teknologi 5G. Zhang mengatakan Huawei berkomitmen dan terbuka untuk berdiskusi dengan Pemerintah Inggris.
"Kami yakin bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menyatakan dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembatasan tersebut, yang kami yakini bahwa ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perihal keamanan, namun lebih pada soal posisi pasar," ujar Zhang dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Rabu (8/7).
Zhang menyebut semua produk dan solusi terunggul Huawei menggunakan teknologi dan komponen-komponen yang telah diawasi ketat oleh Pemerintah Inggris. Teknologi Huawei telah digunakan secara luas dalam jaringan 5G di seluruh negeri dan telah membantu masyarakat Inggris untuk tetap terhubung selama penerapan lockdown.
Sebelumnya, Surat Kabar Sunday Telegraph melaporkan pemerintah membuat proposal untuk menghentikan pemasangan peralatan Huawei Technologies dalam enam bulan. Proposal tersebut mengubah keputusan yang diambil pada awal tahun ini.
Ketika ditanya mengenai laporan tersebut, Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menolak berkomentar secara spesifik. Namun dia mengatakan rekomendasi awal menetapkan syarat.
AS dan sejumlah anggota Parlemen Inggris menekan Perdana Menteri Boris Johnson untuk melarang Huawei terlibat dalam pembangunan infrastruktur jaringan 5G atas alasan keamanan. Pada Januari lalu, Johnson mengizinkan keterlibatan terbatas produsen peralatan komunikasi asal China itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
