REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- China semakin memperketat kuasanya pada Hong Kong. Kali ini China melarang menyanyikan lagu prodemokrasi tidak resmi di sekolah-sekolah di seluruh Hong Kong. Sebelumnya China juga telah mengubah hotel di Hong Kong menjadi markas baru kantor keamanan nasionalnya.
Menteri Pendidikan Hong Kong Kevin Yeung mengatakan, bahwa lagu "Glory to Hong Kong" akan dilarang di sekolah. Lagu tersebut ditulis pada 2019 lalu yang tumbuh sebagai akibat dari protes rutin di kota pusat keuangan itu.
Yeung mengatakan bahwa individu dan kelompok dengan motif tersembunyi telah sengaja menyesatkan dan menghasut siswa untuk mengekspresikan sikap politik para siswa.
Dengan begitu, kata Yeung, departemen dan sekolah berkewajiban menghentikannya. Sekolah tidak lagi diizinkan untuk mengizinkan siswa bermain, menyanyikan atau menyiarkan lagu apa pun yang akan mengganggu operasi normal sekolah, memengaruhi emosi siswa atau mengandung pesan politik.
"Misalnya, lagu 'Glory to Hong Kong', berasal dari insiden sosial sejak Juni tahun lalu, berisi pesan-pesan politik yang kuat dan terkait erat dengan insiden sosial dan politik. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh membiarkan siswa bermain, bernyanyi, atau menyiarkannya di sekolah," kata Yeung dalam sebuah pernyataan dikutip laman Guardian, Rabu (8/7).
Larangan menyanyikan lagu tersebut muncul ketika China membuka kantor pusat baru kantor keamanan nasionalnya di bekas hotel Metropark di Causeway Bay dekat dengan Taman Victoria. Hotel itu lokasinya dekat dengan pusat kota yang telah menjadi salah satu lokasi paling populer untuk protes pro-demokrasi.
Kantor tersebut akan mengawasi penegakan hukum keamanan nasional oleh pemerintah Hong Kong yang diberlakukan China terhadap kota itu pekan lalu. Kepala kantor yang baru diangkat, Zheng Yanxiong, pemimpin Hong Kong Carrie Lam dan kepala kantor penghubung Cina di Hong Kong, Luo Huining menghadiri upacara pembukaan di bekas hotel Metropark yang populer di kalangan wisatawan untuk pemandangan pelabuhannya.
Luo mengatakan bahwa kantor itu adalah "penjaga keamanan nasional" dan orang-orang yang mencintai China dan Hong Kong menyambutnya.
"Mereka yang memiliki motif tersembunyi dan yang anti-China dan berusaha untuk mengacaukan Hong Kong tidak hanya menstigmatisasi kantor tersebut, tetapi juga merusak sistem hukum dan supremasi hukum di daratan China dalam upaya untuk membangkitkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak perlu di antara penduduk Hong Kong," kata Luo.
Zheng mengatakan kantor itu akan menegakkan hukum secara ketat tanpa melanggar hak dan kepentingan yang sah dari individu atau organisasi.
UU Keamanan Nasional telah mendorong Hong Kong menjadi lebih diatur ketat oleh China. UU itu pun mendapatkan banyak kecaman dari internasional.
UU yang dibuat oleh Beijing untuk bekas jajahan Inggris itu mengkategorikan empat kasus, yakni pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Mereka yang kedapatan melakukan keempat kategori kasus kriminal yang diatur dalam UU itu, bakal seumur hidup di penjara.
Polisi telah menangkap sekurangnya 10 orang, termasuk yang berusia 15 tahun, di bawah UU tersebut karena dicurigai mengancam keamanan nasional China. Para kritikus pun khawatir UU akan menghancurkan kebebasan yang didambakan di kota yang dikuasai Cina itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
