REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Masih ada belasan ribu madrasah belum memiliki aliran listrik dan internet. Kondisi ini sebarnya sudah tidak perlu terjadi jika pemerintah serius ingin mencerdaskan anak bangsa sesuai amanah konstitusi.
"Karena tugas negara itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Sekjen MUI KH Anwar Abbas saat dihubungi, Selasa (7/7).
KH Anwar mengatakan bahwa Bung Hatta pernah menyampaikan ketika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah hukumnya bagi pemerintah juga untuk membantu. Lembaga pendidikan merupakan bagian masyarakat yang telah banyak membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa.
"Oleh karena itu, kalau ada sekolah yang benar-benar memerlukan listrik lalu pemerintah tidak mau membantu ya saya hanya heran saja kenapa kok bisa begitu," katanya.
KH Anwar menyampaikan, bukankah dengan kehadiran sekolah-sekolah tersebut tugas pemerintah sudah jelas sangat tertolong dan teringankan. Kenapa pemerintah sampai hati tidak bisa bantu mengalirkan listrik dan internet ke madrasah-madrasah.
"Lalu kenapa sudah ditolong dan diringankan bebannya kok pemerintah tidak mau berterima kasih dan tidak mau membantu mereka," katanya.
Kata KH Anwar yang juga ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi mempertanyakan apakah mungkin, alasan pemerintah tidak membantu karena madrasah tidak punya uang. Sehingga madrasah di zaman moderen ini masih memiliki masalah dengan listrik dan jaringan internet.
Oleh karena itu, menurut KH Anwar, pemerintah harus benar-benar serius memberantas korupsi di Indonesia. Karena dahulu di zaman Soeharto tingkat kebocoran anggaran itu sekitar 30 persen.
"Kalau sekarang saya tidak tahu apakah masih sama dengan yang ada di zaman orde baru atau lebih kecil atau malah lebih besar," katanya.
Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) menggelar agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7). Dalam RDP tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan beberapa program yang salah satunya adalah penguatan jaringan listrik dan internet di madrasah.
"Kementerian Agama telah memiliki data madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik sejumlah 11.900 madrasah dan (yang tidak memiliki akses) internet (sebanyak) 13.793 madrasah," kata Menteri Fachrul dalam RDP yang disiarkan melalui live streaming.
Fachrul juga mengatakan, Kemenag saat ini sedang menjalin komunikasi untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait supaya dapat mengatasi persoalan tersebut terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Banyaknya lembaga pendidikan madrasah yang belum punya jaringan listrik dan akses internet, lanjut Fachrul, juga telah disampaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Pada saat rapat dengan Pak Wapres, beliau juga kami laporkan, beliau menggarisbawahi untuk segera diselesaikan bersama lembaga terkait," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
