REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan keselamatan warga harus diutamakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.
"Kami harus memastikan keselamatan warga, apalagi Jabar penduduknya terbesar se-Indonesia, jumlah pemilih tetap mencapai 33 juta orang," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, dalam rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI melalui konferensi videodi Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/7).
Rapat yang dihadiri kepala daerah yang akan melaksanakan pilkadatersebut membahas pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 di tengah pandemi. Kang Emil mengatakan pihaknya khawatir karena sampai saat ini penularan Covid-19 masih terjadi.
Oleh karena itu, potensi penyebaran Covid-19 harus ditekan selama pilkada berlangsung. Salah satunya dengan membagi jadwal pemungutan suara. "Salah satu yang menjadi kendala adalah anggaran yang harus dikeluarkan karena dana APBD kami dialokasikan untuk (penanganan) Covid-19," ucapnya.
Ia menyebutkan delapan daerah di Jabar akan menggelar Pilkada 2020, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.
Menurut Kang Emil, pembagian jadwal pemungutan suara dapat menjadi solusi ketimbang harus menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu juga dapat mengurangi beban anggaran pilkada. Apalagi, sekitar 63 persen warga Jabar terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan.
"Sekarang 63 persen warga Jabar harus dibantu, sebagai pemimpin saya putuskan semua proyek berhenti. Kami fokus memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan," katanya.
"Solusi saya sederhana membuat regulasi yang mengatur bahwa pemungutan suara bisa sampai sore. Jadi, jumlah TPS-nya tetap, pencoblosannya dibagi dua ronde, yakni pagi sampai siang dan siang sampai sore," kata Kang Emil.
Ketua Komite I DPD RI Teras Narang menilai penundaan pilkada adalah hal penting, mengingat kasus positif Covid-19 di Indonesia masih bertambah. Presiden Joko Widodo, kata ia, telah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan dan ekonomi.
"Kami memandang penundaan (pilkada) adalah suatu hal yang penting karena pandemi keadaannya memprihatinkan. Presiden pun telah menyatakan bahwa negara dalam keadaan krisis kesehatan dan ekonomi. Krisis ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berbagai negara di belahan dunia," kata Teras.
Menurut dia, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi dengan jumlah pemilih mencapai 105 juta orang. "Kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang punya sistem yang tidak dimiliki Indonesia. Misalnya, 'electronic voting', kita masih belum bisa melakukannya," ucapnya.
"Jadi dengan kondisi seperti ini menjadi keprihatinan Komite I, intinya pandangan kami bahwa sebaiknya pilkada tidak dilakukan pada 2020. Namun, kami selalu berdoa Covid-19 segera berlalu," kata Teras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
