REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Rusia mengirim 300 tentara bayaran, termasuk mantan anggota Daesh/ISIS, dari daerah di bawah kendali rezim Bashar Assad di timur Suriah untuk berperang bersama pasukan Khalifa Haftar di Libya timur, menurut laporan sumber lokal.
Rusia, yang mendukung rezim Bashar al-Assad di Suriah, terus memperkuat pasukan Haftar dengan mengirimkan tentara bayaran dari Suriah. Rusia mengirim milisi "Shabiha" yang berafiliasi dengan rezim Bashar al-Assad dari provinsi Deir ez-Zor, Suriah dan 300 petarung dukungan Iran - brigade Fatimiyyun, Zeynebiyyun dan al-Quds – yang sebagian besar warga Suriah ke Libya, dan membayar kepada masing-masing 1.000-1.500 dolar AS setiap bulan.
Sebagian dari prajurit baru yang dikirim ini terdiri dari warga Iran dan Afghanistan. Para tentara bayaran dibawa ke tempat-tempat militer Rusia di provinsi Latakia, Suriah untuk pelatihan yang diperlukan sebelum bergabung dengan barisan Khalifa Haftar.
Di antara tentara bayaran baru yang dikirim Rusia ke Libya, ada setidaknya delapan mantan anggota Daesh/ISIS dari Deir ez-Zor yang menandatangani "kesepakatan" dengan rezim dan kemudian bergabung dengan Brigade al-Quds. Menurut sumber tersebut, mantan anggota Daesh/ISIS itu berasal dari daerah Dablan, Deir ez-Zor dan mereka bertempur dalam barisan Daesh/ISIS selama hampir 2,5 tahun.
Sejauh ini yotal tentara bayaran yang dikirim oleh Rusia dari berbagai provinsi di Suriah untuk mempertahankan Haftar telah mendekati 2.000. Amerika Serikat (AS) minggu lalu memperingatkan kepada jajaran Khalifa Haftar bahwa hubungan Tentara Nasional Libya (LNA) dengan paramiliter Rusia serta penutupan ladang minyak bertentangan dengan kepentingan Washington.
Mufti Libya pada Rabu lalu meminta semua warga Libya untuk bergerak bersama guna melawan "pendudukan" Rusia di negara mereka. Libya dirudung perang saudara sejak penggulingan dan pembunuhan terhadap Gaddafi pada 2011.
Pemerintah baru negara itu didirikan pada tahun 2015 berdasarkan perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya untuk penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan jenderal Khalifa Haftar. PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj sebagai otoritas yang sah negara itu. Sementara Haftar didukung oleh Rusia, Prancis, Mesir, dan Uni Emirate Arab (UEA).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
