Saturday, 18 Zulhijjah 1441 / 08 August 2020

Saturday, 18 Zulhijjah 1441 / 08 August 2020

Nelayan Jakarta Nilai Anies Baswedan Cederai Janji Kampanye

Senin 06 Jul 2020 06:36 WIB

Red: Ratna Puspita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Foto: republika/Putra M. Akbar
'Jika reklamasi Ancol dilaksanakan maka 17 pulau reklamasi lainnya akan berjalan.'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Komunikasi Nelayan Jakarta menilai Gubernur DKI Anies Baswedan telah mencederai janji kampanye untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta pada Pilkada 2017. Hal ini terkait terbitnya surat keputusan gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas Taman Impian Jaya Ancol.

Baca Juga

“Kalau tetap dipaksakan, kami akan melawan, saya akan membawa gerbong penolakan reklamasi dari persaudaraan nelayan Teluk Jakarta,” kata ketua forum, Muhammad Tahir, Ahad (5/7).

Kala itu, Tahir menjelaskan, Gubernur Anies telah menyatakan komitmen untuk menolak reklamasi. Dengan janji itu, para nelayan telah memberikan amanah untuk memimpin Jakarta.

“Jangan main-main, nelayan dari Kamal Muara hingga Marunda telah ‘berdarah-darah’ memperjuangkan Anies sebagai gubernur,” kata Tahir.

Dia menjelaskan, selama tiga tahun kepemimpinan, Anies tetap istiqomah dengan janji kampanye. Namun, terbitnya SK Gubernur tentang perluasan Ancol berarti Anies telah mencederai janji menolak reklamasi.

“Kebijakan yang dikeluarkan gubernur benar-benar mencederai masyarakat nelayan,” kata Tahir.

Reklamasi yang dikeluarkan gubernur merupakan sinyal untuk mematikan nelayan di Teluk Jakarta. Sebab, dampaknya bukan hanya untuk masyarakat nelayan pesisir, melainkan pada masyarakat DKI Jakarta.

“Jika reklamasi Ancol dilaksanakan maka 17 pulau reklamasi lainnya akan betul-betul berjalan,” tegas Tahir.

Sebagai nelayan Jakarta keturunan ketiga, kebijakan itu bukan merupakan solusi bagi nelayan. Karena itu, pihak nelatan dengan tegas menolak rencana reklamasi perluasan kawasan Ancol. 

Tahir mengungkapkan selama ini nelayan merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah. “Kami tetap konsisten menolak reklamasi karena itu membunuh kami sebagai nelayan,” kata Tahir.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luas sebesar 155 hektar. Izin dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi seluas 35 hektar dan perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar, tertanggal 24 Februari 2020. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan izin perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol bertujuan agar mengakomodir kepentingan publik seperti tempat rekreasi masyarakat.

"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Saefullah.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA