REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan alasan menteri-menteri ketakutan mengeluarkan anggaran. Ketakutan tersebut membuat serapan anggaran minim, dan bahkan membuat Presiden Joko Widodo marah-marah.
Menteri-menteri, kata Mahfud, takut mengeluarkan anggaran, lantaran sebelum mengambil langkah pun, sudah harus berurusan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ada juga yang takut, takut ke BPK. Saya datangi ke Ketua BPK, Pak ini banyak menteri yang takut mengeluarkan uang samapai presiden marah-marah. Kenapa pak? Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk. Katanya mau diaudit dulu semua, mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal ini buru-buru mengeluarkan uang," kata Mahfud di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad (5/7).
Mahfud mengingatkan, semua pilihan ada risiko. Menurutnya, seorang pemimpin dipilih untuk bisa menghadapi setiap risiko tersebut. Karena, lanjut Mahfud, kalau seorang pemimpin mengedepankan ketakutannya, malah tidak akan ada yang dikerjakan sama sekali.
"Kalau takut ini takut itu malah gak berbuat. Apalagi ini untuk keselamatan rakyat, untuk memerangi Covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita, yang kita tidak bisa menduga ini kapan selesainya," ujar Mahfud.
Mahfud melanjutkan, sebenarnya, ketakutan menggunakan anggaran, bukan hanya di tingkat kementerian saja. Termasuk juga di tingjat kepala daerah. "Sama saya kira pengalamannya. Di berbagai tempat itu ada ketakutan. Mengeluarkan uang ini nanti begini salah, macam-macam orang mencari kesalahannya," kata Mahfud.
Mahfud mengaku telah berupaya mencarikan solusi agar pejabat pemerintah itu mau menggunakan anggaran. Khusus di tengah wabah Covid-19, Mahfud telah mengundang KPK, Kejagung, termasuk BPK untuk sama-sama memecahkan persoalan tersebut, tentunya tanpa mengesampingkan hukum.
"Kita coba ini dijamin bahwa ini dalam keadaan darurat. Jadi itu yang penting kebenaran materilnya bahwa ini digunakan untuk ini. Yang kebenaran formal, administrasi, prosedur, mungkin khusus untuk Covid-19 itu supaya dimaklumi," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, Kepala BPK telah menyatakan kesiapannya memberi kemudahan dengan dibuatkan semacam audit komprehensif yang lebih mudah, dan lebih memperlancar urusan. "Yang penting bagi pemerintah itu semuanya adalah untuk keselamatan rakyat," kata Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
