Thursday, 16 Zulhijjah 1441 / 06 August 2020

Thursday, 16 Zulhijjah 1441 / 06 August 2020

Gubernur Kritisi Penyaluran Bansos Tak Satu Pintu

Ahad 05 Jul 2020 11:53 WIB

Rep: Bayu Adji P/ Red: Hiru Muhammad

Gubernur Jabar Ridwan Kamil, bersama Fomkompimda Provinsi Jabar menyaluran bantuan sembako kepada warga di Alun-Alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ahad (5/7). Penyaludna bantuan itu dilakukan dalam rangka Touring Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke-74.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil, bersama Fomkompimda Provinsi Jabar menyaluran bantuan sembako kepada warga di Alun-Alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ahad (5/7). Penyaludna bantuan itu dilakukan dalam rangka Touring Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke-74.

Foto: bayu Adji P
Terlalu banyak lembaga penyalur bansos menyebabkan pimpinan daerah sulit mendatannya

REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengkritisi penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi Covid-19 yang disalurkan melalui banyak pintu instansi. Hal itu membuat penyaluran bansos tak berjalan serempak.

Menurut dia, instansi yang menyalurkan bansos terlalu banyak. Itu menyebabkan pimpinan di level bawah kesulitan untuk melakukan pendataan. "Itu (penyaluran bansos) menjadi dinamika kepala daerah hingga kepala desa. Kita minta ke pusat untuk satu pintu, tapi tak bisa," kata dia, saat mengunjungi Alun-Alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ahad (5/7).

Ia menilai, banyaknya sumber yang memberi bansos tak jarang membuat kepala daerah di level bawah mengalami masalah. Menurut dia, tak jarang ada kepala daerah menjadi mengalami masalah karena penyaluran bansos. 

Kendati demikian, Emil sapaan Ridwan Kamil, mengatakan penyaluran bansos dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan tetap terus dilaksanakan. Ia meminta semua pihak untuk mengawasi penyaluran bansos itu agar tepat sasaran.

Ihwal masih ada warga yang belum menerima bansos, menurut dia, disebabkan karena banyaknya pintu yang menyalurkan bansos, mulai dari Kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Namun, untuk bantuan yang disalurkan bukan dari Pemprov Jabar, ia mengaku tak bisa melakukan intervensi.

"Kalau pemprov Jabar kita siapkan ekstra 20 persen dari data yang ada. Artinya ketika ada data baru, kita perbaiki. Namun karena pintunya bukan hanya dari provinsi, saya tidak bisa mengendalikan di luar itu," kata dia.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA