Tuesday, 21 Zulhijjah 1441 / 11 August 2020

Tuesday, 21 Zulhijjah 1441 / 11 August 2020

Mahfud: Tidak Mungkin Korupsi Dianggap Budaya Indonesia

Ahad 05 Jul 2020 08:27 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Nur Aini

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Foto: Sekretariat Presiden
Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pokitik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, tidak mungkin korupsi dianggap sebagai budaya Indonesia. Menurutnya, budaya merupakan produk akal budi, baik hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang baik.

Baca Juga

"Budaya merupakan produk akal budi manusia yang baik sehingga tidak mungkin korupsi dianggap sebagai budaya Indonesia," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang Republika.co.id terima, Sabtu (4/7).

Hal tersebut dia sampaikan dalam Sarasehan Online bertema Kembali Pancasila Jati Diri Bangsa, yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM pada Jumat (3/7). Pada kesempatan itu dia juga menyebutkan, bangsa selama ini mengklaim, budaya Indonesia adalah budaya adiluhung, budaya yang hebat, dan berperadaban tinggi.

"Maka itu korupsi tidak bisa disebut budaya melainkan harus dipandang sebagai kejahatan yang jika berkembang di dalam masyarakat harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyimpulkan, kebiasaan yang buruk seperti perilaku koruptif tidak boleh dianggap sebagai budaya. Sebab, jika itu dianggap budaya, maka berarti kita tunduk dan pasrah alias bersikap fatalistik terhadap kenyataan. Padahal kebudayaan itu bersifat dinamis, bisa diarahkan atau direvitalisasi melalui politik kebudayaan.

“Kita bisa mencatat, ketika dunia politik didominasi oleh para negarawan dan politisi yang bersih maka negara kita relatif bersih dari korupsi," kata dia.

"Ketika perekrutan politik berhasil menjaring orang-orang yang bersih dan tegas, maka korupsi bisa diminimalisir, seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan sampai akhir 1950-an dan pada periode-periode lain saat institusi-institusi negara dikendalikan dengan politik bersih," kata Mahfud.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA