REPUBLIKA.CO.ID, BERN – Pemerintah Swiss menawarkan diri untuk menengahi antara Israel dan Otoritas Palestina (PA). Salah satunya dengan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) diplomatik.
Dalam KTT ini diharap kedua pihak akan mencoba menyelesaikan perselisihan mengenai krisis kedaulatan dan melanjutkan negosiasi antara para pihak berdasarkan kesepakatan Trump.
Keinginan Swiss untuk membantu mendamaikan dua pihak ini dilaporkan Surat kabar Yediot Aharonot, Kamis (2/7) kemarin.
Dilansir di Israel National News, laporan tersebut menyatakan Presiden Swiss, Simonetta Sommaruga, memimpin inisiatif ini. Ia telah berbicara dengan Presiden Reuven Rivlin dan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas. Dua pekan yang lalu ia juga berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II.
Percakapan dengan Rivlin berlangsung Kamis (2/7) lalu sementara percakapan dengan Abbas dilakukan Senin (29/6) sebelumnya. Percakapan ini membahas seputar niat Israel untuk menerapkan kedaulatan atas bagian Yudea dan Samaria.
Swiss merasa khawatir langkah itu akan mengarah pada kekerasan dan ketidakstabilan. Sommaruga menekankan kepada Rivlin, selama percakapan, bahwa aneksasi tidak konsisten dengan hukum internasional.
Presiden Swiss juga menekankan, keterlibatan Swiss dalam upaya mencapai perdamaian yang adil dan langgeng antara Israel dan Palestina, didasarkan pada solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB.
Swiss disebut tidak akan mengakui perubahan apa pun kecuali kedua belah pihak menyetujuinya. Selama pembicaraan, Sommaruga juga menekankan kesediaan Swiss untuk berkontribusi dalam melanjutkan kembali pembicaraan antara Israel dan Palestina.
Abbas diketahui telah lama menyerukan konferensi perdamaian internasional. Konferensi ini nantinya akan menangani proses perdamaian antara Israel dan Palestina yang terhenti sebelumnya.
Presiden Otoritas Palestina memperkenalkan rencana tersebut sebagai alternatif atas rencana perdamaian yang dipromosikan oleh pemerintahan Trump.
Abbas telah lama menolak menganggap administrasi Trump sebagai perantara yang jujur untuk negosiasi. Ini terjadi sejak deklarasi Presiden Donald Trump pada akhir 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pembicaraan damai antara Israel dan Palestina gagal pada 2014. Ini terjadi ketika Palestina secara sepihak ditetakan bergabung dengan organisasi internasional yang melanggar persyaratan pembicaraan.
Sementara itu, Palestina baru-baru ini mengajukan proposal tandingan dari "Deal of The Century" dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proposal ini menyatakan siap untuk memperbarui perundingan damai yang telah lama terhenti dengan Israel dan menyetujui konsesi teritorial "minor".
Sumber: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/282930
Ikuti Whatsapp Channel Republika
