REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan wali murid yang tergabung dalam Forum Relawan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 melakukan aksi damai menuntut dibatalkannya PPDB DKI Jakarta, di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/7). Mereka menilai PPDB DKI Jakarta 2020 cacat hukum dan diskriminatif.
"Batalkan pelaksanaan PPDB DKI Jakarta 2020, karena cacat hukum. Jadi harus ulang dengan menggunakan parameter zonasi berdasarkan jarak dalam seleksi PPDB," tegas koordinator aksi, Rudi, di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (3/7).
Menurut Rudi, pihaknya juga ingin memastikan berlakunya sistem PPDB yang memberikan keadilan untuk semua anak Indonesia khususnya yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Para wali murid berkeberatan dengan pemberlakuan seleksi peserta didik baru berdasarkan usia di semua jalur seleksi. Terutama pada seleksi jalur zonasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020.
"Kami menuntut pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus dan solusi terbaik untuk anak didik yang tidak lulus seleksi PPDB DKI Jakarta tahun 2020," pinta Rudi.
Oleh karena itu, lanjut Rudi, pihaknya mengadakan aksi demo di Istana Negara Jakarta. Dengan harapan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkenan untuk memberikan solusi terbaik untuk masa depan generasi muda Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan dari Istana Negara menemui para demonstran.
"Besar harapan kami kiranya Bapak Presiden Jokowi untuk mengabulkan tuntutan kami demi terciptanya keadilan dan setara. Kami akan terus berjuang, meski tidak ada tanggapan dari pihak istana, mungkin lewat jalur hukum," tutur Rudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
