REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Bakal calon wali kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Imam Budi Hartono (IBH) menegaskan, perlu membangun koalisi untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Depok, Jawa Barat. "Untuk Pilkada Depok kalau saya maju menjadi calon wali kota maka mensyaratkan agar pendamping saya dari orang partai juga, sehingga bisa menambah lumbung suara yang berbeda dari PKS," kata IBH dalam dialog dengan wartawan di Depok, Kamis (2/7).
IBH menyatakan, kesiapannya jika memang harus bertarung dengan petahana ataupun dengan calon yang lainnya. "Kalau head to head (dua pasang) saya siap, kalau tiga pasang tentunya ini lebih baik lagi," jelasnya.
IBH berdasarkan survei internal PKS memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan dengan dua calon PKS lainnya. Hasil Pemira PKS Depok menyaring tiga nama untuk diusung, yaitu Imam Budi Hartono (letua Komisi IV DPRD Jabar), Farida Rahmayanti (anggota DPRD Depok), dan Hafidz Nasir (ketua DPD PKS Kota Depok/anggota DPRD Depok).
IBH mengatakan sampai saat ini sudah ada lima orang yang datang mendekati untuk mendampingi dirinya jika maju sebagai calon wali kota Depok, yakni Hacep Azhari (pengusaha), Farabi (ketua DPD Partai Golkar Kota Depok), dan Lucky Hakim (Nasdem).
Selain itu, kata dia, ada juga orang kepercayaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan orang kepercayaan Sandiaga Uno (Gerindra) yang datang langsung menawarkan diri menjadi wakil wali kota Depok. "Kalau menerima orangnya Sandi, maka kemungkinan Gerindra-PKS bisa bersatu kembali," ujarnya.
Menurut IBH ada tiga syarat pendampingnya untuk maju dalam pilkada mendatang. Pertama, siap memenangkan IBH dengan menambah suara dari pangsa pasar berbeda. Kedua, ia mensyaratkan agar pasangannya memiliki partai untuk ikut membangun bersama. Pasalnya, untuk maju dalam perhelatan pilkada peserta diharuskan mengantongi rekomendasi dari partai. Ketiga, memiliki finansial yang cukup dalam pertarungan politik mendatang.
"Secara pribadi sudah siap finansial dan lainnya. Kalau ditanya siapa ya seperti Farabi yang juga ketua Partai Golkar. Tapi, namanya politik itu dinamis semua keputusan di DPP," kata ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
