Jumat 03 Jul 2020 06:00 WIB

Facebook Ubah Kebijakan Bukan Karena Tekanan Pendapatan

Facebook: Kami Ubah Kebijakan Bukan Karena Tekanan Pendapatan

Rep: wartaekonomi.co.id/ Red: wartaekonomi.co.id
Facebook: Kami Ubah Kebijakan Bukan Karena Tekanan Pendapatan!. (FOTO: Reuters/Charles Platiau)
Facebook: Kami Ubah Kebijakan Bukan Karena Tekanan Pendapatan!. (FOTO: Reuters/Charles Platiau)

Warta Ekonomi.co.id, Bogor

Meski telah kehilangan banyak klien iklan karena boikot yang terjadi baru-baru ini, Facebook mengklaim tak akan mengubah kebijakan soal ujaran kebencian.

Bos Facebook, Mark Zuckerberg yang mengatakan hal tersebut kepada karyawannya pada pekan lalu. Padahal, ratusan merek--termasuk sejumlah merek besar--telah mencabut iklan dari platform tersebut.

"Dugaan saya, semua pengiklan itu akan segera kembali ke platform," kata Zuckerberg pada akhir pekan lalu, dilansir dari Business Insider, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: Cara Download Foto dan Video Instagram, Tanpa Aplikasi Tambahan!!

Baca Juga: Begini Cara Cari Filter Instagram, Tambah Koleksi Template Story!

Nilai pasar iklan di Facebook terhapus senilai 60 miliar dolar AS hanya dalam dua hari pada awal pekan ini; sebab merek-merek besar bergabung dengan boikot yang berawal dari gerakan kelompok hak-hak sipil.

Saat boikot sedang memanas, Facebook mengatakan, "bakal melampirkan label pada unggahan 'newsworthy' dari politisi yang melanggar kebijakan ujaran kebencian dan memperketat aturan untuk pengiklan."

Eksekutif Facebook juga telah mencoba mengadakan berbagai diskusi untuk mengatasi masalah pengiklan, tetapi berujung gagal karena pengiklan menilai Facebook tak mengambil langkah yang menghasilkan apapun.

Penyelenggara boikot pun menuntut agar Zuckerberg, sebagai otoritas tertinggi, mau menghadiri diskusi dengan mereka. "Ia akhirnya setuju bertemu dengan para pemimpin kelompok hak-hak sipil, NAACP, Color of Change, dan Anti-Defamation League (ADL)," kata perwakilan ADL, Todd Gutnik.

Melalui surel, perwakilan Facebook mengklaim pihaknya menangani masalah itu dengan serius dan membuat perubahan kebijakan berdasarkan prinsip, bukan karena tekanan pendapatan.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement