REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan bahwa semua partai politik harus menerima bila menteri yang duduk di kabinet pemerintahan dikritik oleh presiden. Menurutnya, partai harus legowo bila menterinya dievaluasi.
Hal itu disampaikan mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, apa yang disampaikan Sekjen PDIP masuk akal.
"Apa yang disampaikan hasto ada benarnya juga. Bahwa setiap partai politik harus legowo bila menterinya dievaluasi. Semua menteri yang berasal dari partai politik ketika dievaluasi mereka harus siap dengan itu," kata Idil, Kamis (2/7/2020).
Dia mengatakan, teguran dan amarah presiden Joko Widodo kepada jajaran menteri dalam rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle. Dia melanjutkan, pidato itu juga menjadi klimaks dari kejengkelan presiden terhadap kinerja para pembantunya yang tidak memiliki terobosan dalam menangani pandemi covid-19.
Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad ini menilai bahwa presiden berharap para menteri bisa bekerja ekstra keras dan kreatif di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Memang ada kecenderungan ke arah sana (reshuffle) sebab menurut saya pidato kemarin adalah klimaks bahwa presiden sudah begitu gemas dengan kinerja para pembantunya di kabinet," katanya.
Dia mengatakan, perombakan itu juga tidak boleh ada intervensi dari partai politik sekecil apapun. Dia menegaskan, evaluasi para menteri dilakukan demi efektifitas kinerja pemerintahan.
Menurutnya, bukan tidak mungkin perombakan kabinet akan memunculkan konsekuensi politik terhadap dukungan partai. Namun, sambung dia, yang terpenting adalah kinerja kabinet secara efektif dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia.
"Apalagi ini periode kedua presiden yang tidak berfikir untuk mencalonkan lagi. Jadi all out saja dengan program dan visi misinya," katanya.
Dia berpendapat bahwa itu menjadi langkah masuk akal meskipun menimbulkan konsekuensi politik. Namun, dia mengatakan, langkah itu memiliki sikap jelas yakni memenuhi kebutuhan rakyat terutama di masa sulit seperti ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
