Warta Ekonomi.co.id, Bogor
Setelah regulator Amerika Serikat (AS) menyatakan Huawei dan ZTE sebagai ancaman keamanan nasional, China menuntut AS menghentikan penindasan kepada perusahaan-perusahaan dari negaranya.
Sejak Selasa (30/6/2020), Komisi Komunikasi Federal AS memblokir vendor-vendor China dari daftar penerima subsidi dana pemerintah; meningkatkan upaya membatasi akses mereka ke pasar AS.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian menyebut jajaran Trump menyalahgunakan kekuasaan negara. "Kami sekali lagi mendesak AS berhenti menyalahgunakan konsep keamanan nasional demi mendiskreditkan China dan menindas perusahaan negara kami secara tak masuk akal," katanya, seperti Warta Ekonomi kutip dari Global News, Kamis (2/7/2020).
Baca Juga: Inggris Mulai 'Turuti' AS, Bakal Oper Peran Huawei ke Samsung?
Baca Juga: Ketok Palu! Miliarder Ini Jual 4 Rumah yang Setara Rp900 M!
Regulator AS menyebut Huawei dan ZTE sebagai kaki tangan dan mata-mata dari Partai Komunis yang berkuasa di China. Dua perusahaan tiut membantah tuduhan tersebut.
Pendiri Huawei, Ren Zhengfei pada tahun lalu mengatakan, "bakal menolak tuntutan resmi yang memintanya mengungkap rahasia pelanggan walau ada hukum yang mewajibkan perusahaan China untuk bekerja sama dengan agen intelijen."
Sementara itu, FCC menyebut, subsidi dari Dana Layanan Universal tak akan berlaku lagi dalam pembelian teknologi Huawei dan ZTE. Dana senilai 8,3 miliar dolar AS per tahun itu memang bertujuan menyubsidi pembelian peralatan untuk sejumlah operator.
Keputusan itu bakal berdampak terhadap mayoritas operator pedesaan/kecil karena operator utama AS tak menggunakan peralatan buatan perusahaan berbasis China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
