REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meminta Turki tidak menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid. Dalam pernyataanya, Pompeo juga mendesak situs warisan dunia itu tetap menjadi museum.
"Kami mendesak Pemerintah Turki terus mempertahankan Hagia Sophia sebagai museum," Kata Pompeo seperti dikutip Middle East Eye, Kamis (2/7).
Dia menambahkan, langkah tersebut dinilai sebagai komitmen Turki menghormati tradisi agama dan sejarah lainnya yang berkontribusi pada Republik Turki. Selain itu, memastikan agar Hagia Sophia bisa diakses oleh semua orang.
Pemerintah Turki, kata dia, memang berjasa dengan luar biasa karena mampu memelihara bangunan itu sebagai museum. Namun, Pompeo menilai perubahan menjadi masjid malah akan mengurangi nilai warisannya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Partai AK Erdogan, Numan Kurtulmus, segera menjawab masalah itu adalah masalah kedaulatan nasional. Menurut dia, satu-satunya yang bisa membuat keputusan terkait Hagia Sophia adalah Turki.
"Kami tidak memerlukan saran atau rekomendasi siapa pun tentang urusan kami sendiri," kata Kurtulmus.
Langkah Kurtumulus nyatanya merupakan sambungan dari kaum konservatif yang menyerukan agar bangunan itu dikonversi kembali menjadi masjid. Langkah itu juga telah diisyaratkan oleh presiden Turki berulang kali.
Presiden Recep Tayyip Erdogan, telah mengusulkan mengubah Hagia Sophia, yang disebut Ayasofya dalam bahasa Turki, menjadi masjid lagi. Namun, para pejabat Yunani di masa lalu, menuduh Erdogan menggunakan Hagia Sophia sebagai sesuatu untuk memikat pemilih ke partainya.
Pada 2016, pemerintah mengizinkan Muslim beribadah dan adzan untuk sholat di dalam Hagia Sophia. Hingga kemudian pemerintah juga menugaskan seorang imam ke sebuah kamar kecil di mana orang-orang diizinkan untuk berdoa sejak 1991.
Pada Mei, pemerintah Turki mengumumkan rencana merayakan peringatan 567 tahun penaklukan Ottoman di Istanbul dengan sholat subuh berjamaah dan tadarus Alquran di lokasi tersebut.
Namun, Ekathimerini, harian Yunani menerbitkan sebuah artikel yang menyebut tindakan itu hanya aksi sandiwara bahwa pemerintah melakukan itu untuk pengalihan kegagalan penanganan Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
