REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan harapan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"Pelaksanaannya harus sesuai dengan harapan dan ekpektasi presiden. Harus dapat memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK," ujar Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay lewat keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).
Alasan penghentian program Kartu Prakerja yang disebutkan di dalam surat yang beredar tersebut, dinilai hanya sebagian dari komplain masyarakat. Masih ada beberapa alasan lain yang tidak dimasukkan.
"Namun alasan-alasan tersebut dianggap cukup mewakili alasan-alasan lainnya. Yang penting, untuk sementara program ini dihentikan terlebih dahulu," ujar Saleh.
Di samping itu, evaluasi merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Berbagai pihak terkait diharapkan dapat dilibatkan dalam evaluasi tersebut.
"Jika perlu, evaluasi tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program tersebut," ujar Saleh.
Dengan pelibatan tersebut diharapkan akan dapat mengeluarkan rekomendasi yang dapat mengembalikan fungsi program Kartu Prakerja kepada tujuannya awalnya. “Anggaran pelaksanaan program ini kan besar. Ada 20 Triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," ujar anggota Komisi IX DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
