Rabu 01 Jul 2020 12:07 WIB

Jokowi Marah, Parpol Malah Bela Diri dan Minta Reshuffle

DItegur presiden, parpol malah desak resafel, aneh,

Rep: Retizen/Sonnie Evriyanto/ Red: Elba Damhuri
Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Paripurna Kabinet.
Foto: istimewa/tangkapan layar
Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Paripurna Kabinet.

RETIZEN -- Presiden Joko Widodo memarahi para menterinya pada sidang kabinet 18 Juni lalu. Dalam sebuah video yang beredar, presiden mempersoalkan sejumlah masalah termasuk penyerapan anggaran.

Tak lama setelah video itu beredar, sejumlah partai yang punya menteri di kabinet langsung membela diri. Mereka membela menteri-menterinya yang ingin sebetulnya jadi sasaran kritik Jokowi.

Politik seperti cinta: buta. Rakyat bisa melihat sendiri menteri mana yang gak becus bekerja dan terlalu dipaksa, dan menteri mana yang memang benar-benar bagus.

Parpol yang membela menteri-menterinya sepertinya buta mata dan buta hati. Jika memang menteri itu bagus, sudah pasti rakyat tahu dan presiden senang.

Namun, karena memang tidak bagus dan cuma menikmati fasilitas sebagai orang penting saja, wajar jika dikritik dan dikecam. Semua kebutuhan menteri kan pakai uang negara. Wajar dong dikritik.

Malah, ada partai yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mendesak Jokwo me-reshuffle kabinet. Ibaratnya, menari-nari di atas penderitaan.

Mengapa? Karena hal mendesak yang saat ini harus dilakukan bukan reshuffle, melainkan urus rakyat dengan jujur dan benar.

Sudah pasti reshuffle tidak akan mengincar menteri partai. Sudah pasti parpol minta jatah tambahan menteri.

Akibatnya, pos menteri-menteri yang diisi kaum profesional dan kompeten akan semakin berkurang. Akhirnya, kaum pengejar takhta dan kuasa yang duduk di kabinet.

Kita tahu ada oknum tokoh dari parpol besar yang tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba menyerang satu menteri ekonomi yang sedang bekerja dengan jujur dan serius.

Kalau ada menteri suntik BUMN, benahi BUMN, ya wajar. Itu tugas dia. BUMN juga punya negara. Saham terbesar BUMN pun tetap negara meski itu perusahaan publik.

Mau tiba-tiba saja Garuda Indonesia bangkrut, seperti maskapai-maskapai dunia lainnya? Mau Pertamina terus kalah dari perusahaan migas Asia? Mau bank-bank BUMN cuma jago kandang?

Makin jelas, reshuffle memang bentuk kepongahan parpol untuk menambah jatah kuasa dan duit tentu saja.

Presiden Jokowi sudah sangat tepat dan benar memarahi menteri-menteri yang belum maksimal. Itu sangat wajar.

Ini menjadi pelajaran bagi menteri-menteri untuk bekerja efisien dan prorakyat. 

Semoga Pak Presiden yang kita cintai tidak termakan rayu dan bujuk haus kuasa parpol yang ingin ada resafel.

Pengirim: Rita S FattahJL KH Agus Salim, Teluk Angsan, Bekasi, Jawa Barat

Mau Tanggapi Artikel Ini? Kirim Pendapat dan Foto Kamu ke Email: [email protected]

 

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke [email protected].
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement