Tuesday, 16 Zulqaidah 1441 / 07 July 2020

Tuesday, 16 Zulqaidah 1441 / 07 July 2020

Wali Kota Serang Minta Petugas JPS Diberi Honor

Selasa 30 Jun 2020 23:56 WIB

Rep: Allhaledi Kurnialam/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wali Kota Serang Syafrudin saat di kantornya, Selasa (21/4).

Wali Kota Serang Syafrudin saat di kantornya, Selasa (21/4).

Foto: Republika/Alkhaledi Kurnialam
Wali Kota serang menyebut kendala verifikasi data karena tidak seriusnya petugas

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Wali Kota Serang Syafrudin menyebut kesalahan data penerima Jaring Penerima Sosial (JPS) bisa terjadi karena para petugas tidak diberi honor. Untuk itu, ia meminta agar para petugas diberi honor dalam setiap tugas ferivikasi sehingga data lebih akurat.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi penyaluran bansos penanggulangan wabah covid-19 bersama Komisi VIII DPR RI di Pendopo Gubernur Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (30/6)."Yang mendata tidak dikasih honor oleh pemerintah pusat padahal ini (bansos) anjuran dari pusat. Yang jelas ketika petugas ada honor, maka akan serius mendata itu sehingga akurat," jelas Syafrudin, usai Selasa (30/6).

Syafrudin juga menyebut kendala verifikasi data juga terjadi karena tidak seriusnya para petugas pendata dan calon penerima bansos dalam mendata. 

"Dari sisi pendataan RT/RW memang kurang serius, pertama ketika mendata masyarakat di tempat itu tidak diminta KTP/KK, masyarakat juga tidak berikan yang ngasih malah PNS atau yang lain. Jadi ketika datang bantuan yang berhak malah tidak bisa terima karena kelemahan pendataan itu," ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri menilai penyaluran bansos di Banten sebenarnya sudah berlangsung cukup baik. Namun, beberapa kasus kesalahan data seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdata menjadi penerima bansos hingga anggota dewan menjadi masalah yang harus segera diperbaiki.

"Kalau bantuannya sudah bagus, tinggal memang beberapa titik ada masalah PNS yang juga terima bansos, anggota dewan ada yang terdaftar, kemudian ada orang kaya yang terdaftar, meski hanya beberapa persen saja ini akan mengganggu rasa keadilan masyarakat," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA