REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menggandeng Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) guna mengimplementasikan dan mempercepat penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Kementerian sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Perbarindo merupakan organisasi yang menghimpun Bank Pekreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan ke UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo ada 4 juta UMKM dengan uang berputar sebesar Rp 122 triliun," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan resmi pada Selasa, (30/6).
Ia mengatakan, BPR-BPRS termasuk bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala membayar cicilan bunga kredit. "Kita akan fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah," kata Teten.
Dirinya menegaskan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp 123,46 Triliun dari total anggaran PEN Rp 695, 2 triliun, bisa dilakukan secepatnya. "Untuk itulah kami bekerja sama dengan Perbarindo, memiliki sekitar 4 juta nasabah UMKM, supaya segera melakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaan pembayaran cicilan bunga pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19," ungkap Teten.
Kerja sama dalam pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah ini, kata dia, mirip Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang skemanya sudah selesai. "sedang yang non-KUR antara lain kita lakukan dengan BPR-BPRS melalui Perbarindo," ujarnya.
Ke depan, Kemenkop ingin memperluas kerja sama dengan Perbarindo dalam pemberdayaan dan channeling pembiayaan bagi UMKM. Khususnya pembiayan yang ramah bagi UMKM.
Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto menambahkan, pihaknya siap melakukan berbagai langkah demi percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini. "Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri, sehingga BPR-BPRS masih tumbuh dan berkembang," jelas dia.
Menurutnya, sekarang industri BPR dan BPRS dan jutaan nasabahnya diuji dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia. Pandemi tersebut telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan.
"Dampak yang dirasakan oleh industri BPR dan BPRS yakni turunnya kemampuan nasabah membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Joko. Dirinya optimis para nasabah BPR-BPRS yang umumnya UMKM akan banyak terbantu.
"Jaringan kami terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada sekitar 6 ribu outlet dengan jumlah BPR-BPRS sebanyak 1.600," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
