Selasa 30 Jun 2020 21:27 WIB

 Ancam Balik Hamas, Begini Sesumbar Menhan Israel

Menhan Israel sesumbar akan membalas ancaman Hamas.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah
Menhan Israel sesumbar akan membalas ancaman Hamas. Sayap militer Hamas
Foto: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa
Menhan Israel sesumbar akan membalas ancaman Hamas. Sayap militer Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz memperingatkan Hamas agar tidak membalas rencana aneksasi Israel di bagian-bagian Tepi Barat. 

Bahkan Gants mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman jika Hamas tetap melancarkan aksi pembalasan. 

Baca Juga

"Jika Hamas menguji kami, mereka akan membayar mahal," kata Gantz sebagaimana dilansir dari Al-Monitor, Selasa (30/6).

Kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza kerap menembakkan roket ke Israel. Misalnya pada Jumat lalu, roket diluncurkan sehari setelah juru bicaranya menyatkaan bahwa aneksasi akan dipandang sebagai deklarasi perang. 

Kemudian angkatan udara Israel membalasnya dengan menyerang dua pangkalan Hamas di Jalur Gaza selatan. 

Juru bicara Hamas, Abu Obeida, menuturkan Israel akan menyesali perbuatannya karena telah memperluas wilayah kedaulatannya hingga ke wilayah Palestina. 

"Pendudukan dan pihak yang mendukungnya perlu memahami dengan baik, bahwa perlawanan menganggap keputusan ini sebagai deklarasi perang terhadap rakyat Palestina," kata Obeida.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pemerintahnya akan memulai proses aneksasi segera setelah Rabu, tergantung pada persetujuan AS. Di bawah rencana itu, 30 persen dari Tepi Barat, termasuk permukiman Yahudi dan Lembah Yordan yang subur, akan dimasukkan ke Israel. 

Namun Gantz, mitra koalisi utama Netanyahu, menyarankan bahwa aneksasi perlu menunggu sampai setelah Israel menangani wabah virus corona. Mengutip sumber yang dekat dengan mantan kepala militer, The Times of Israel melaporkan Gantz mengatakan kepada para diplomat AS bahwa 1 Juli bukan tanggal suci.

Selain itu, sumber-sumber Amerika yang akrab dengan negosiasi mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa pencaplokan tidak akan terjadi sesuai rencana pada Rabu 1 Juli.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengutuk aneksasi yang diusulkan Israel dan menganggapnya ilegal. "Saya sangat prihatin bahwa bahkan bentuk aneksasi yang paling minimalis pun akan mengarah pada meningkatnya kekerasan dan hilangnya nyawa," kata dia.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement