REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mengomentari kajian Ombudsman terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pusat Studi BUMN menyampaikan beberapa pemikiran dan analisi terkait arah dalam tata kelola BUMN. Syamsul Anam Ilahi dari Fakultas Ekonomi Universitas Haluole Kendari mengemukakan, fokus Menteri BUMN Erick Thohir (ET) dalam usaha pembenahan BUMN sejalan dengan Masukan dari Ombudsman yang menginginkan sistem rekruitmen Komisaris dan Direksi di- BUMN lebih akuntabel. Terutama, dengan ikut mengedepankan syarat formal dan materil dalam proses rekruitmen, langkah ini terutama untuk menjawab klaim zero ethics serta regulasi yang berimpit.
"Menteri ET memiliki portofolio yang cukup untuk membenahi problem fundamental dalam rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN, pembenahan dapat dimulai dengan revisi peraturan pada tingkat kementrian dan lembaga non kementrian yang saling berbenturan, hingga peraturan pelaksana yang sudah lebih dahulu dibuat sebelum menteri ET menjabat," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut pandangannya, ini adalah waktu yang baik untuk membenahi permasalahan seputar rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN. Hal tersebut, masih menurutnya, mengingat pembiaran atas benturan regulasi, konflik kepentingan, dagang pengaruh, proses rekruitmen yang diskrimatif serta mekanisme evaluasi kinerja yang lebih baik telah lama berlangsung.
Akademisi dari Universitas Negeri Jember, Dr Hari Sukarno menilai rangkap jabatan tidak masalah karena regulasinya memungkinkan begitu. Justru yg terpenting adalah menegakkan aturan dengan disiplin tinggi dan berbasis kompetensi yang terekam dalam jejak kinerja bisnis yang bersangkutan.
Sedangkan Akadmisi dari UNP Padang, Dr. Doni Satria menilai, masalah rekruitmen di BUMN sedikit banyaknya akan menyinggung analisis ke ranah politik, Konsepnya, kata dia, kedekatan politis itu penting untuk penguasa dengan berbagai alasan dan tujuan terlebih pada kemudahan untuk satu visi mendukung program pemerintah.
Bagi dia, aman sulit jika pimpinan dan pengawas BUMN beroposisi ke pemerintah.
"Ada hal yang serius yang mesti dipikirkan segera oleh Kementerian BUMN terkait dengan kompetisi dan impor. Ini yang menurut saya menjadi agenda yang perlu serius menjadi kajian Menteri ET," ujar dia.
Sedangkan menurut Luthfi Nur Rosyidi dari FEB Universitas Airlangga menilai permasalahan BUMN ini bukan sesuatu yang akan bisa diselesaikan dalam satu periode, apalagi satu atau dua tahun. Namun, diperlukan perencanaan strategis jangka panjang, dengan pengelola puncak yang tidak selalu berubah tiap waktu.
"Menjadi penting BUMN didorong untuk punya road map yang baik, serta dikelola secara berkelanjutan, sehingga peluang menjadikan BUMN sebagai backbone perekonomian akan jauh lebih terbuka," tambahnya.
Menanggapi persoalan rangkap jabatan, menurut Luthfi, dari sudut pandang manajemen bisnis, sebenarnya problem utamanya bukanlah rangkap jabatannya. Apalagi jika sebenarnya pejabat yang ditunjuk memang benar mempunyai kompetensi. Masyarakat, masih menurut dia, disarankan lebih fokus pada transparansi kinerja.
Dia mengatakan, hal tersebut dapat diwujudkan jika ada kontrak kinerja yang jelas bagi masing-masing pejabat BUMN. Kontrak kinerja ini, ujar dia, nantinya dapat dijadikan acuan penilaian kinerja, sehingga dapat diberikan reward dan punishment yang tepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
