REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengemukakan alasannya membuka sektor ekonomi meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diberlakukan. Menurutnya, Pemkot Bogor bisa bangkrut bila sektor perekonomian seperti mall, hotel dan restoran tak beroperasi.
"Kita tidak bisa menutup semuanya, bangkrut kita. Jadi bertahap kita buka tapi protokol kesahatan kita seriusi, kita pantau betul secara detail," kata Bima saat menerima kunjungan dari perwakilan Kementrian Sosial bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Balai Kota Bogor, Selasa (30/6).
Bima mengatakan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sangat terdampak Covid-19. Sejak pandemi melanda pada pertengahan Maret 2020, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor mengalami penurunan drastis.
"Kalau kita tidak buka, APBD Bogor selesai di bulan Oktober (2020), PAD drop, bahkan mungkin (ASN) tidak bisa gajian," urainya.
Bima menjelaskan, membuka kembali aktivitas ekonomi juga merupakan upaya untuk menyelamatkan masyarakat. Pasalnya, ditutupnya aktivitas perhotelan, mall dan sejumlah restoran selama kurang lebih tiga bulan sejak Maret lalu melumpuhkan perekonomian masyarakat.
"Kenapa kita mengaktivasi hotel, karena orang yang kerja di sana sebagai perisa bisa hidup, katering hidup, dekorasi hidup, meskipun tetap kita batasi," jelas dia.
Bima menyatakan, pihaknya terus berupaya untuk mengantisipasi adanya penambahan infeksi Covid-19 selama geliat ekonomi di buka. Jangan sampai saat kembali beroperasi potensi pasien positif mengalami peningkatan.
"Jadi ini yang kita usahakan untuk diseimbangkan," kata Bima.
Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengakui sektor ekonomi masyarakat sangat terdampak sejak bulan Maret, April dan Mei. Namun setelah itu, pemerintah harus mulai mempersiapkan masa normal baru. Kemudian tiga bulan selanjutnya dimulai pada September, pemeritah harus mempersiapkan kebangkitan ekonomi.
"Karena ini bicara pendapatan, baik pendapatan keluarga, rumah tangga maupun pendapatan daerah," jelas Diah.
Pada implikasinya, Diah mengatakan, sektor ekonomi selaras dengan jumlah bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Semakin banyak yang terdampak, semakin banyak bantuan sosial yang harus dikucurkan. Karena itu, dia mengatakan akan mendorong agar pemerintah terus melakukan perbaikan.
"Tentunya kita perlu pendekatan-pendakatan bagaimana hari ini orang bicara setelah bansos mungkin ini kita harus mulai bicara ekonomi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
