Monday, 15 Zulqaidah 1441 / 06 July 2020

Monday, 15 Zulqaidah 1441 / 06 July 2020

Gelombang Kedua Covid di Israel dan Penundaan Aneksasi

Selasa 30 Jun 2020 16:24 WIB

Red: Andri Saubani

Dalam foto Jumat, 19 Juni 2020 ini, tampak bagian penghalang pemisahan Israel menghalangi jalan di dekat pemukiman Yahudi Tepi Barat Beit Horon. Isreal berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat termasuk Lembah Yordania.

Dalam foto Jumat, 19 Juni 2020 ini, tampak bagian penghalang pemisahan Israel menghalangi jalan di dekat pemukiman Yahudi Tepi Barat Beit Horon. Isreal berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat termasuk Lembah Yordania.

Foto: AP/Oded Balilty
Israel menunda upaya aneksasi Tepi Barat yang semestinya dilaksanakan besok.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Puti Almas, Kamran Dikrama, Umar Mukhtar

Baca Juga

Israel dilaporkan tengah memasuki gelombang kedua dari wabah virus corone jenis baru (Covid-19). Gelombang kedua Covid-19 ini datang berdekatan dengan rencana aneksasi Israel terhadap sebagian wilayah Tepi Barat yang kemudian ditunda.

Menteri Kesehatan Yuli Edelstein mengatakan bahwa, Israel akan mengambil sejumlah langkah terbaru dalam mengatasi hal ini.

“Kami berada di awal gelombang kedua pandemi Covid-19. Kami harus memperkenalkan aturan baru, dengan pembatasan yang mencakup pertemuan, upacara pernikahan, dan tempat ibadah,” ujar Edelstein, seperti dilansir Yeni Safak, Senin (29/6).

Berdasarkan data Kementerian Keseharan Israel, saat ini terdapat 218 kasus Covid-19 terbaru, yang bertambah dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan terdapat 23.755 kasus infeksi virus corona jenis baru di negara itu, dengan total kematian adalah 318. Sementara, jumlah pasien yang dinyatakan pulih adalah 17.074 orang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan menunda pelaksanaan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diagendakan dilakukan pada Rabu (1/7). Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party pada Senin (29/6).

Netanyahu mengisyaratkan masih menjalin diskusi dengan Amerika Serikat (AS) perihal rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. "Saya memiliki jalur komunikasi positif dan hangat dengan Amerika dan ketika saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan, saya akan melaporkannya," ucapnya, dikutip laman Times of Israel.

Netanyahu tak menampik bahwa pencaplokan Tepi Barat merupakan proses yang rumit. Terdapat banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak dapat dia bahas secara publik.

"Kami mengatakan bahwa (pencaplokan) akan terjadi setelah 1 Juli," ujar Netanyahu.

Ketua Partai Biru dan Hijau Benny Gantz menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan harus didahulukan dari setiap keputusan politik. Saat ini, Gantz menjabat sebagai menteri pertahanan Israel. Nantinya, dia akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri sebagai bagian dari kesepakatan pemerintahan koalisi persatuan.

Awalnya Gantz tak mendukung langkah sepihak pencaplokan Tepi Barat. Namun, dia telah setuju dan memperkenankan Netanyahu untuk memajukan rencana semacam itu setelah 1 Juli jika dia dapat mengamankan dukungan mayoritas di parlemen (Knesset).

Dalam pertemuan dengan para diplomat penting AS yang terlibat dalam diskusi pencaplokan Tepi Barat pada Senin lalu, Gantz mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat harus diundur. Alasan yang dikemukakan Gantz adalah masih berlangsungnya krisis Covid-19.

"1 Juli bukan tanggal yang sakral. Berurusan dengan virus korona dan konsekuensi sosial-ekonomi dan kesehatannya adalah masalah yang lebih mendesak yang perlu ditangani sekarang," kata Gantz kepada utusan AS untuk Timur Tengah, Avi Berkowitz.

Anggota parlemen Israel yang juga mantan menteri kehakiman Israel, Ayelet Shaked menilai, Netanyahu telah menyerah pada tekanan dari mitra koalisinya dan negara-negara Arab. Hal ini menyusul langkah Israel yang berniat mengurangi perluasan aneksasi Israel ke bagian-bagian Tepi Barat.

Shaked mengklaim bahwa Lembah Yordan telah dihilangkan dari rencana terbaru perluasan aneksasi Israel. "Rencana yang dipertimbangkan sekarang ini tidak termasuk kedaulatan atas Lembah Jordan," kata dia dilansir dari Israel National News, Selasa (30/6).



Menurut Shaked, Netanyahu menyerah pada tekanan yang datang dari orang-orang Arab dan Partai Biru dan Putih, termasuk juga menyerah soal aneksasi Lembah Yordan. Shaked mengklaim mengetahui hal itu karena menerima informasi orang dalam mengenai versi terbaru dari rencana perluasan aneksasi.

"Ini bukan 'rencana Trump', ini adalah 'rencana Netanyahu'. Dia mendesainnya, dan saya berasumsi bahwa dia dapat menuntut perubahan di dalamnya," tutur dia.

Netanyahu memang pernah mengisyaratkan bahwa rencana perluasan kedaulatan negaranya akan mencakup Lembah Yordan. Ini dia sampaikan pada pertemuan puncak Kristen United untuk Israel (CUFI), pada Ahad lalu.

Setelah merilis rencana perdamaian Timur Tengah AS pada Januari lalu, Netanyahu menyerukan penerapan hukum Israel atas sekitar 30 persen Yudea dan Samaria, termasuk sebagian besar Lembah Jordan, di bawah kerangka rencana Trump.

Namun sekarang Israel sedang mempertimbangkan langkah pencaplokan yang lebih terbatas sehingga nantinya hanya mengklaim daerah pemukiman yang dekat dengan Yerusalem. Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi juga sudah menyatakan, bahwa Israel tidak akan menganeksasi Lembah Jordan.

Yordania memperingatkan Israel terkait rencana aneksasi sebagian Tepi Barat. Yordania tidak akan menerima tindakan aneksasi meski sebagian kecil yang dicaplok atas tanah Tepi Barat. Mereka akan bereaksi tanpa kompromi terhadap aneksasi sepihak dari semua pemukiman dan Lembah Jordan, seperti yang awalnya disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dilansir dari Times of Israel, Senin (29/6), terjadi pertemuan pada pekan lalu antara Raja Abdullah II di Yordania dan Yossi Cohen dari Mossad, yang menanyakan kepada Abdullah bagaimana Amman akan bereaksi terhadap aneksasi terbatas Israel atas beberapa pemukiman atau blok pemukiman mulai 1 Juli.

photo
Peta Palestina versi arogansi Trump - (Republika)



Yordania mengancam untuk membatalkan atau menurunkan perjanjian damai 1994 dengan Israel jika aneksasi itu diteruskan. Raja Abdullah disebut sangat geram dengan niat Israel sehingga ia menolak menerima panggilan dari Netanyahu.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA