REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pdt Jacky Manuputty menyampaikan, persoalan kebangsaan saat ini adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk menjadikan Pancasila sebagai perilaku. Meski dia mengakui, sekarang sudah banyak kemajuan yang diraih.
Namun, lanjut Jacky, fakta juga menunjukkan bahwa kemiskinan masih tinggi, kesenjangan masih lebar, masalah keadilan agraris, dan pengangguran masih sangat banyak. Dia percaya ini bukan karena kesalahan Pancasila, tetapi karena masih banyak yang tidak mampu dan tidak mau berperilaku sesuai nilai Pancasila.
"Pancasila bukan saja menjadi sumber etika, bukan hanya sumber pemersatu, tetapi ia juga harus diterjemahkan sebagai tempat berlindung yang equal bagi seluruh anak bangsa," kata dia dalam percakapan virtual para tokoh lintas agama bertajuk 'Pancasila Sebagai Kristalisasi Nilai-Nilai Agama, Tantangan Pengamalan', Selasa (30/6).
Dalam acara yang digelar Inter Religious Council Indonesia itu, Jacky juga turut menanggapi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang ramai menjadi perbincangan publik belakangan. PGI memandang Pancasila dibutuhkan sebagai falsafah dan pedoman bermasyarakat.
"RUU HIP ini harus dibangun berdasarkan tuntutan untuk menjadi pemandu bagi implementasi Pancasila dan bukan lagi mengorek-ngorek tafsir Pancasila," tuturnya.
Karena itu, kalau penyusunan RUU HIP itu mendukung dan memayungi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka PGI mendukung itu. Sebab, Jacky menerangkan, saat ini dibutuhkan kelembagaan implementasi Pancasila yang melekat pada sebuah badan. "Tentunya harus kita bicarakan bentuknya apakah seperti apa," katanya.
Agenda percakapan virtual itu dihadiri beberapa tokoh agama. Di antaranya, Ketua Kehormatan Presidium IRC Indonesia Din Syamsuddin, Ketua Komisi Hubungan Antar Keyakinan KWI Agustinus Heri Wibowo, Sekretaris Umum PGI Jacky Manuputty, Ketua Umum MATAKIN Budi S Tanuwibowo, Ketua PP Permabudhi Philip K. Widjaja, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Harian PHDI Pusat Yanto Jaya, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Ketua PBNU Marsudi Syuhud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
