REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Tidak ada banyak data yang dapat ditemukan dari tokoh nasional perempuan, Charlotte Salawati. Entah ini karena masih menjadi arsip pribadi atau pengrusakan oleh oknum tertentu.
Meski tidak ada referensi utuh, Periset Ruang Perempuan dan Tulisan, Dhianita Kusuma Pertiwi tetap tertarik meneliti Charlotte Salawati. Tokoh yang lahir di Sangir Talaud, Sulawesi Utara itu memiliki peranan kuat dalam mengangkat derajat perempuan. Bahkan, sosok ini disebut-sebut sebagai wali kota perempuan pertama di Indonesia.
"Salawati pernah menjadi Wali Kota Makassar," kata Dhianita dalam kegiatan diskusi daring yang diselenggarakan heuristik.id, belum lama ini.
Setelah Indonesia merdeka, Sulawesi Selatan masuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT). Karena masih berbentuk federal, bentuk jabatan wali kota tidak seperti sekarang. Artinya, sistemnya bukan seseorang yang memegang kendali satu kota seperti saat ini.
Di masa lampau, dewan kolegial menjadi pemegang satu wilayah termasuk Kota Makassar. Dewan Kolegial biasanya terdiri atas lima orang yang memiliki latar belakang berbeda. Dalam hal ini seperti keturunan Belanda, Tionghoa, Indonesia, campuran dan sebagainya.
Charlotte Salawati kala itu dipercayai menjadi salah satu dewan kolegial di Kota Makassar. Ia menjadi representasi masyarakat Indonesia. Bahkan, tokoh kelahiran 1909 ini menjadi perempuan satu-satunya di dewan kolegial.
Pengalaman Charlotte di dewan kolegial membuat Dhianita menyimpulkan sosok ini sebagai wali kota perempuan pertama di Indonesia. "Kalau kita sekarang menggunakan definisi sejarah bahwa Salawati adalah wali kota Makassar sebagai satu orang, itu sulit. Karena memang bentuknya bukan walikota seperti sekarang ini, tapi dewan kolegial. Ditambah lagi ada upaya penghilang sejarah saat itu. Pencarian bukti sejarah tentang Salawati yang peranannya besar memang sulit," jelas lulusan Universitas Negeri Malang (UM) ini.
Perjalanan Hidup Charlotte Salawati
Dhianita menjelaskan, Charlotte Salawati berasal dari keluarga yang cukup terpandang dan berpendidikan di Sangir Talaud, Sulawesi Utara. Dia termasuk sosok yang cukup aktif di dunia politik setempat. Kemudian ia hijrah ke Makassar di 1920-an karena ada masalah keluarga.
Karier politik Charlotte di Makassar meningkat cukup tajam. Ia mulai bergabung di Perserikatan Celebes saat usianya masih 20-an. Bahkan, dia sempat menuliskan pidatonya sendiri untuk dibacakan di sidang besar Perserikatan Celebes.
Pidato Charlotte Salawati berfokus pada persatuan bangsa yang tidak mengenal segregasi. Oleh karena itu, ia sangat mengajak perempuan untuk ikut dalam perjuangan dan pergerakan. "Dan dia juga dalam tulisan-tulisan yang lain, dia mengkritik nilai-nilai budaya lokal yang menyebabkan perempuan ini terbatas pergerakannya," ujarnya.
Setelah di Perserikatan Celebes, Charlotte mengikut sejumlah partai lain. Ia juga sempat mengikuti sekolah kebidanan dan aktif menulis di surat kabar. Ada banyak hal yang dia tulis termasuk sidang MPR yang membuatnya mendapatkan mosi tidak percaya.
Charlotte Salawati terlibat dalam beberapa momentum sejarah yang cukup besar di Makassar. Pertama, dia sempat bertemu dengan Raymond Pierre Paul Westerling lalu memintanya berhenti melakukan pembantaian di Makassar. Charlotte juga sempat bertemu dengan pimpinan DI/TII Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar di persembunyiannya.
Setelah karir politiknya meningkat di Makassar, Charlotte mendapatkan berbagai tekanan dari Belanda sampai dipenjara beberapa kali. Pascakemerdekaan, Charlotte menyatakan diri sebagai pejuang nasional dan mendukung kemerdekaan RI. Ia juga menolak pembentukan negara federal karena tidak ingin menjadi negara bonekanya Belanda.
Charlotte Gabung dengan Gerwani
Setelah Indonesia merdeka, Charlotte Salawati pindah ke Jakarta lalu menjadi sosok penting dalam pendirian Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Kemudian organisasi yang berafiliasi dengan PKI ini berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) . "Lalu terpilih menjadi anggota MPR di 1955, karena diangkat (dari) oleh PKI," kata Dhianita.
Charlotte Salawati dikenal cukup dekat dengan pendiri bangsa, Sukarno. Bahkan, dia sempat mendapatkan penghargaan Bintang Tanda Jasa dari Presiden Pertama Indonesia ini. Meski dekat, Charlotte tetap memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Sukarno.
Dhianita mencontohkan, bagaimana Charlotte melakukan aksi demonstrasi kepada Sukarno. Bersama anggota Gerwani lainnya, ia mengkritisi keberadaan bahan makanan pokok yang sempat bermasalah saat itu. Bahkan, ia secara individu pernah mempertanyakan keputusan poligami yang dilakukan Sukarno.
Memasuki babak akhir di masa demokrasi terpimpin mulai terjadi banyak penangkapan. Tak terkecuali Charlotte yang harus tertangkap di tempat persembunyiannya bersama rekan MPR perempuan lainnya. Dia tertangkap sepekan setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) lalu dipenjara di Bukit Duri sampai 1978.
Bersama tahanan politik lainnya, Charlotte mendapatkan pengalaman kurang baik selama di penjara. Dia dan tahanan lainnya acap mendapatkan makanan tidak layak seperti basi dan lainnya. Situasi ini membuatnya melawan dan mempertanyakan sikap yang dilakukan para penjaga penjara. Bahkan, ia menilai, perlakuan Belanda terhadap tahanan lebih baik dibandingkan di masa orde baru.
Setelah dibebaskan, penderitaan Charlotte tidak sepenuhnya berakhir. Ia diwajibkan membuat surat izin setiap melakukan perjalanan, bahkan ke kampung halamannya sendiri. Perlakuan ini terus dirasakannya sampai Charlotte tutup usia di 1986.
Charlotte Dirusak Secara Berganda
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Dhianita menilai, sosok Charlotte telah mengalami pengrusakan secara berganda. Tidak hanya di politik, tapi juga gendernya sebagai perempuan. Namun Dhianita mempersilakan peneliti lainnya menguji ulang apabila kesimpulan ini dirasa kurang tepat.
Kedekatan Charlotte dengan PKI dan Gerwani membuatnya mengalami pengrusakan sejarah. "Dan kemudian di sisi lain dia sebagai perempuan itu juga membuat dia (mengalami) satu tekanan tersendiri," katanya.
Dhianita menemukan salah satu tulisan Charlotte di surat kabar Indonesia Timur. Tulisan ini terbit setelah Charlotte menerima mosi tidak percaya di Sidang MPR. Saat itu, ia tidak diinginkan menjadi anggota MPR kembali bukan karena kinerja buruk, tapi gendernya. Saat itu, anggota MPR didominasi oleh laki-laki.
Di tulisannya, Charlotte mengungkapkan, alasan ia ingin terlibat dalam keanggotaan MPR. Dia bukan semata-mata hendak mendapatkan jabatan, tapi misi keperempuanannya yang telah melekat. Charlotte hanya ingin mengangkat derajat perempuan lebih baik di mata laki-laki kala itu.
Saat ini, Dhianita tak menampik, telah banyak tokoh perempuan yang menempati jabatan startegi di pemerintahan. Tidak hanya anggota MPR, tapi juga jabatan wali kota, gubernur bahkan presiden.
"Lalu apakah secara alam bawah sadar menganggap bahwa memang perempuan layak mendapatkan tempat itu karena dia seorang perempuan? Apakah sudah 100 persen berubah? Saya rasa masih ada satu yang agak bermasalah di dalam ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
