Sunday, 14 Zulqaidah 1441 / 05 July 2020

Sunday, 14 Zulqaidah 1441 / 05 July 2020

Isu Reshuffle, Gerindra Klaim Menterinya Bekerja Maksimal

Selasa 30 Jun 2020 12:27 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Ketum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Waketum Gerindra Edhy Prabowo. (ilustrasi)

Ketum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Waketum Gerindra Edhy Prabowo. (ilustrasi)

Foto: Republika/ Wihdan
Gerindra menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra merespons isu reshuffle dengan menyatakan bahwa, para menteri dari partainya telah bekerja maksimal di kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya menyerahkan reshuffle sebagai hak prerogatif presiden.

"Untuk reshuffle menurut kami itu adalah hak penuh, hak prerogatif Presiden Jokowi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Dasco mengatakan, Partai Gerindra sebagai partai yang bergabung ke dalam pemerintah mengaku telah bekerja maksimal dalam mendukung pemerintah. Dirinya juga mengatakan bahwa menteri-menteri dari Partai Gerindra juga telah melakukan kerja-kerja taktis yang terbaik baik di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Oleh karena itu sesuai dengan hak prerogatif Presiden biarlah Pak Presiden yang menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," ujarnya.

Sementara itu dirinya juga merespons kejengkelan Presiden Jokowi terhadap kinerja para menteri di massa pandemi Covid-19 saat ini. Dasco melihat bahwa hal tersebut menunjukan sikap tegas Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi ingin supaya seluruh kementerian itu memaksimalkan pengeluaran atau pendistribusian dana Covid yang memang sudah dianggarkan oleh masing-masing kementerian," ungkapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kejengkelannya terhadap kinerja para menterinya pada era pandemi Covid-19 dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni 2020 lalu. Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle terhadap para menterinya tersebut.  

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya," ungkap Jokowi ketika itu.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA