Thursday, 25 Zulqaidah 1441 / 16 July 2020

Thursday, 25 Zulqaidah 1441 / 16 July 2020

Menpan RB Ingin ASN Berinovasi Saat New Normal

Selasa 30 Jun 2020 11:25 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus Yulianto

Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo.

Foto: Republika/Imas Damayanti
Dalam menghadapi tatanan normal baru, tugas dan fungsi ASN tetap harus dilakukan. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, aparatur sipil negara (ASN), khususnya pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), untuk dapat menciptakan peluang dalam pekerjaan sehari-hari. ASN juga diminta untuk tidak hanya bekerja sesuai rutinitas, melainkan juga dapat melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi sekitar meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Bagaimana ASN itu mengabdikan diri untuk negara dan juga harus mampu menciptakan peluang dan terobosan. Jangan bekerja normal dan rutin, tetapi mampu membuat inovasi-inovasi. ASN juga harus tetap produktif, tetap melayani masyarakat dan tetap mengikuti protokol kesehatan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (30/6).

Dikatakan Thahjo, dalam menghadapi tatanan normal baru, tugas dan fungsi ASN tetap harus dilakukan. Pada era new normal ini, ASN juga tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.

Adaptasi pada tatanan normal baru di lingkungan instansi pemerintah diantaranya penyesuaian sistem kerja, dimana ASN masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan dengan fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, yaitu pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (work from home/WFH).

Menurut Thjahjo, dalam tatanan normal baru diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM aparatur antara lain penilaian kinerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja dan PPK memastikan kedisiplinan pegawai. Lalu, ada dukungan infrastruktur. 

Dalam penyesuaian dengan tatanan normal baru, PPK diminta untuk mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana. "Ya memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan keamanan siber," kata dia. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA