REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menyatakan bahwa Partai Komunis Cina menggunakan praktik sterilisasi dan aborsi secara paksa terhadap Muslim Uighurs. Pompeo menyoroti laporan tentang situasi di wilayah Xinjiang, China, oleh peneliti Jerman Adrian Zenz, dan yang diterbitkan oleh lembaga think-tank, Jamestown Foundation, yang berbasis di Washington.
"Kami menyerukan Partai Komunis China untuk segera mengakhiri praktik mengerikan ini dan meminta semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam menuntut diakhirinya pelanggaran tidak manusiawi ini," ujar Pompeo, dilansir Aljazirah.
Dalam laporannya, Zenz mengatakan, temuannya mewakili bukti terkuat bahwa kebijakan Beijing di Xinjiang memenuhi salah satu kriteria genosida. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida, yaitu memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok.
Zenz mengatakan, analisis dokumen Pemerintah China menunjukkan pertumbuhan populasi secara alami di Xinjiang telah menurun secara dramatis. Dia mengatakan, di dua prefektur terbesar Muslim Uighur, tingkat pertumbuhan turun sebesar 84 persen pada 2015 hingga 2018 dan selanjutnya pada 2019. Dokumen dari 2019 mengungkapkan rencana kampanye sterilisasi perempuan secara massal yang menargetkan 14 persen dan 34 persen dari semua perempuan yang menikah usia subur di dua perfektur terbesar Uighur.
Zenz mengatakan, kampanye itu kemungkinan bertujuan untuk mensterilkan perempuan di pedesaan dengan tiga anak atau lebih serta beberapa dengan dua anak. Hal itu setara dengan setidaknya 20 persen dari semua perempuan usia subur. Angka dalam dokumen itu menunjukkan bahwa proyek itu memiliki dana yang cukup untuk melakukan ratusan ribu prosedur sterilisasi ligasi tuba pada 2019 dan 2020.
Zenz mengatakan, pada 2019 Xinjiang berencana untuk menjadikan setidaknya 80 persen perempuan usia subur di empat prefektur minoritas selatan untuk operasi pencegahan kelahiran, dengan penempatan alat kontrasepsi atau sterilisasi. Pada 2018, 80 persen dari penyebran IUD baru di China dilakukan di Xinjiang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan bahwa tuduhan sterilisasi itu tidak berdasar dan salah. Menurut dia, beberapa lembaga telah berupaya untuk menggoreng isu-isu miring tentang Muslim Uighur di Xinjiang.
"Beberapa lembaga sengaja menggoreng informasi tentang isu-isu terkait Xinjiang. Tuduhan mereka tidak berdasar dan salah," ujar Zhao.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
