Tuesday, 14 Zulhijjah 1441 / 04 August 2020

Tuesday, 14 Zulhijjah 1441 / 04 August 2020

Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara

Senin 29 Jun 2020 19:21 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andri Saubani

Terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Gratifikasi Imam Nahrawi mengikuti sidang putusan yang disiarkan secara live streaming di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6). Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Prayogi/Republika

Terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Gratifikasi Imam Nahrawi mengikuti sidang putusan yang disiarkan secara live streaming di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6). Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Prayogi/Republika

Foto: Republika/Prayogi
Vonis hakim lebih rendah tiga tahun penjara dari tuntutan JPU KPK untuk Imam Nahrawi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Imam dinilai terbukti bersalah dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI dan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 8,3 miliar.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7
tahun, dan pidana denda sebesar 400 juta subsidiair 3 bulan kurungan," ujar Hakim Ketua Rosmina saat membacakan amar putusan Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/6).

Selain pidana badan, Imam juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp18.154 238,82. Jika tidak dibayarkan, maka harta benda milik Imam Nahrawi akan disita dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Jika harta benda terdakwa belum juga cukup untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 tahun," ucap hakim.

Selain itu, Imam juga dikenakan hukuman tambahan dengan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani masa pidana penjara. Majelis Hakim juga menolak permohonan status justice collaborator yang diajukan oleh Imam Nahrawi.

Sebelumnya, Imam Nahrawi dituntut jaksa KPK dengan hukuman 10 tahun serta pidana denda sejumlah Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 19,1 miliar dalam waktu satu bulan.

Jaksa juga menuntut agar hak politik Imam dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. Jaksa menyebut Imam terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum. Suap itu ditujukan untuk mempercepat proses dana hibah KONI pada 2018.

Baca Juga

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum sidang pembacaan vonis berharap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberikan putusan maksimal terhadap Imam Nahrawi.

"KPK tentu berharap majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian analisis yuridis JPU KPK dalam tuntutannya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Senin (29/6).

"Dan kemudian menyatakan terdakwa bersalah dengan hukuman sebagaimana amar tuntutan JPU yang sudah dibacakan dan diserahkan di persidangan," tambah Ali.

Adapun, Imam Nahrawi dalam nota pembelaan sebelumnya, mengaku tidak pernah melakukan persengkongkolan jahat untuk mendapat uang suap dan gratifikasi.

"Saya sudah bersumpah di atas Al Quran bahwa saya tidak tahu menahu, tidak meminta, tidak memerintahkan, tidak menerima bahkan demi Allah saya tidak terlibat dalam persekongkolan jahat ke mana duit Rp11 miliar itu," ungkapnya.

Menurut Nahrawi, mantan asisten pribadinya Miftahul Ulum sudah membuka ke mana arah uang Rp11 miliar itu mengalir tapi tidak dijadikan dasar mengungkap fakta yang jujur dan sebenarnya.

In Picture: Sidang Online Pleidoi Mantan Menpora Imam Nahrawi

photo
Jurnalis mengambil gambar layar yang menayangkan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat menjalani sidang lanjutan secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi) terdakwa - (Republika/Prayogi)

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA