Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Wapres Ingin Sumbatan Pelayanan Publik Segera Dibenahi

Senin 29 Jun 2020 18:57 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Maruf Amin.

Wakil Presiden Maruf Amin.

Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto
Ma'ruf mengingatkan, adanya pandemi memaksa perubahan kebiasaan dan cara kerja ASN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta hambatan-hambatan yang ada dalam birokrasi dan pelayanan publik segera dibenahi. Karena itu, Ma'ruf meminta agar permasalahan-permasalahan tersebut diungkap dan segera dicarikan solusi.

"Saya ingin memperoleh gambaran tentang   sumbatan sumbatan yang masih ada kalau itu ada, ada dimana saja dan bagaiamana solusinya," ujar Ma'ruf saat membuka rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui video conference, Senin (29/6).

Ma'ruf meminta agar hambatan itu tidak menggangu birokrasi dan berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal. Karena itu, rapat akan menentukan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi jangka pendek dan jangka menengah. 

Baca Juga

"Supaya tidak ada lagi sumbatan supaya pelayanan publik, pelayanan birokrasi publik bisa berjalan dgn optimal," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengingatkan, adanya pandemi telah memaksa perubahan kebiasaan dan cara kerja aparatur sipil negara (ASN) pelayanan publik. Ia menerangkan, birokrasi dituntut tetap bekerja produktif dari rumah dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

"Dua hal ini menjadi satu keterhandalan baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Ini adalah hal baik yang harus terus dilanjutkan," kata Ma'ruf.

Karena itu, ia mendorong peningkatan penerapan birokrasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menilai birokrasi digital ini perlu didukung oleh kepemimpinan digital, SDM berwawasan digital, infrastuktur digital, serta aturan pendukungnya.

"Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen ASN yang baik. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana formulasi tata kelola ASN yang professional," kata Ma'ruf.

Rapat virtual ini dihadiri sejumlah menteri terkait yakni Menteri Koordinator bidang Politik, hukum dan keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator bidang Memastikan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PPN Suharso Monoarfa, MenPANRB Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selain itu hadir pula jajaran tim reformasi birokrasi antara lain Kepala LAN/Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Adi Suryanto, Ketua Tim IRBN Eko Prasojo. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA